All articles
-
Sejumlah lahan milik perusahaan kelapa sawit dan bubur kertas yang terbakar luas belum mendapat hukuman saat karhutla kembali membara
Saat krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sedang berlangsung, tidak ada sanksi yang signifikan baik perdata maupun sanksi administratif diberikan kepada sepuluh perusahaan kelapa sawit terbakar terbesar dari 2015 hingga 2018.
-
Aksi Climate Strike, Alarm untuk Atasi Krisis Iklim
Di Jakarta, pawai iklim ini diikuti oleh lebih dari 50 komunitas dan jaringan yang menyuarakan pentingnya penanganan serius krisis iklim demi masa depan generasi mendatang.
-
Masyarakat Sipil Desak Pertamina Segera Buka Data Lengkap Sumur YYA-1 dan Kondisi Blok ONWJ
Sampai saat ini Pertamina masih berupaya mematikan sumur petaka tersebut secara permanen. Dalam aksi ini, KORMAS juga meminta Pertamina untuk jujur dan segera membuka informasi mengenai kondisi sumur-sumur lain dan kelayakan operasional yang dijalankan Pertamina Hulu Energi (PHE) di Blok Offshore North West Java (ONWJ).
-
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Sepanjang 2019 hingga 7 September setidaknya tercatat 19.000 lebih titik api. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 15 September 2019, ada 2.862 titik api dengan total luas lahan yang terbakar 328.724 hektar.
-
Perlu Aksi Segera Untuk Menyelamatkan Terumbu Karang Spermonde
Perusakan terhadap terumbu karang terus terjadi, salah satunya melalui penangkapan ikan tidak ramah lingkungan, mengggunakan bom ikan dan racun sianida atau bius.
-
Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Rencana Pemindahan Ibukota Indonesia ke Kalimantan Timur
Rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur jika tanpa menjadikan perlindungan lingkungan sebagai pertimbangan utama, dikhawatirkan hanya akan menciptakan berbagai masalah-masalah lingkungan di ibu kota baru nanti, seperti yang terjadi di Jakarta saat ini.
-
Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi: Mengagungkan Investasi Tapi Mengabaikan Keselamatan Rakyat
Reaksi KORMAS atas Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo dalam rangka Kemerdekaan RI ke-74
-
Hentikan Rasisme, Diskriminasi dan Kekerasan pada Rakyat Papua
Presiden RI dan seluruh jajaran pemerintah harus membuka diri dan mengambil kebijakan yang nyata, tidak represif serta meminimalisir keterlibatan militer untuk mengakhiri ketidakadilan di Papua.
-
PLTU Batu Bara yang Didanai Jepang di Luar Negeri Berpotensi Meracuni Udara 13-40 Kali Lebih Buruk daripada PLTU Batu Bara di Jepang
Standar ganda ini mengakibatkan PLTU batu bara yang didanai Jepang mengeluarkan hingga 13 kali lebih banyak NOx, SO2 33 kali lebih banyak dan debu 40 kali lebih banyak.