Cerita Warga Tukka Bertahan Hidup Setelah Banjir Sumatera

Tim Greenpeace Indonesia mengikuti perjalanan Delima Silalahi menyalurkan bantuan untuk korban bencana di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Masih jauh dari pulih, warga masih berjuang bertahan hidup dari hari ke hari.

PULUHAN perempuan dan anak-anak korban banjir besar Sumatera berkerumun di sebuah rumah di Desa Hutanabolon, Tukka, Tapanuli Tengah pada Kamis, 8 Januari 2026. Mereka berkumpul untuk serangkaian kegiatan Sekretariat Bersama (Sekber) Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara, termasuk pengerjaan sumur bor untuk penyediaan air bersih.

Di tengah kerumunan, Cindi Rindiyani memberanikan dirinya berkata kepada Delima Silalahi, yang memimpin rombongan Sekber. “Bu, bolehkah satu sumur dibangun di lorong kami? Banyak anak kecil dan lansia di sana,” ujar perempuan berusia 23 tahun ini. 

Ia lantas membawa kami ke lokasi lorong (gang) tempat tinggalnya. Di sebuah rumah, kami berjumpa dengan beberapa perempuan yang meriung. Dalam bahasa Batak, mereka berbincang dengan Delima tentang kebutuhan air bersih setelah bencana. 

Delima menjelaskan bahwa Sekber dapat membantu pengerjaan sumur bor. Syaratnya, sumur itu harus dipakai secara komunal. Namun saat itu, penampung airnya belum tersedia. Lantaran stok yang terbatas di sejumlah kota/kabupaten terdekat, Sekber baru bisa membeli dua tandon berukuran 1.500 liter. Para ibu tersebut mengatakan mereka akan berupaya meminta toren air dari lurah. Setelah berdiskusi beberapa saat, sebuah titik pengeboran pun disepakati.

Cindi mengaku bersyukur atas keputusan itu. Ia bercerita, awalnya hanya memberanikan diri menyampaikan permintaan tersebut. “Waktu saya tahu ada pengerjaan sumur bor di tempat tadi, saya nekat saja bicara. Kalau tidak dikasih tidak apa-apa, kalau dikasih alhamdulillah,” ujar ibu dengan satu anak ini.

Cindi bukan satu-satunya yang bersuara meminta sumur bor kepada kami. Di tempat terpisah, seorang ibu juga menyampaikan permintaan serupa. Setelah banjir besar dan longsor pada akhir November 2025, masyarakat kehilangan akses terhadap air bersih yang sebelumnya mereka dapat dari pipa-pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Bencana merusak infrastruktur perusahaan air bersih itu.

Pascabencana, masyarakat bergantung kepada bantuan air bersih dari pemerintah atau perorangan. Namun kiriman air tidak rutin datang. Kalaupun mobil tangki pengangkut air muncul, belum tentu semua bisa mengaksesnya karena bantuan kadang tak menjangkau warga yang tinggal di gang-gang desa. 

Sebagian masyarakat pun terpaksa menampung air hujan, menggunakan air sungai, atau menggali sumber-sumber air kecil di pinggir kali. “Air dari sumber-sumber kecil ini tidak bagus dan agak berbau, badan jadi gatal-gatal,” kata Cindi suatu ketika sembari menunjukkan ruam di lengannya. 

Beberapa kali datang ke Tukka, Delima Silalahi kerap menyaksikan bagaimana korban bencana terpaksa menggunakan air kotor. Suatu ketika, ia melihat seorang anak sekolah membasuh muka dengan genangan air di jalan. Ada pula seorang ibu yang mengambil air dari parit untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK). “Dia bilang di satu sisi ingin ada hujan agar bisa tampung air, tapi di sisi lain masih takut banjir lagi. Bagi perempuan, bencana ini menambah beban berlapis yang selama ini sudah mereka tanggung dalam kerja-kerja domestik,” kata Delima. 

Warga Bantu Warga: Pangan dan Air Bersih untuk Korban Bencana

Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara menampung donasi dari pelbagai pihak, termasuk Greenpeace Indonesia, untuk disalurkan kepada korban bencana. Pada 4-19 Desember 2025, Greenpeace Indonesia membuka kanal donasi untuk menghimpun bantuan bagi korban bencana ekologis di Sumatera. 

Dari donasi yang terkumpul, Greenpeace Indonesia memilih tiga fokus bantuan: bahan pangan, penyediaan air bersih, dan hygiene kit utamanya bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan lanjut usia. “Kami memutuskan meneruskan donasi lewat Sekber yang lebih memahami kondisi geografis dan sosial, serta memiliki jejaring ke wilayah-wilayah terdampak di Tapanuli,” kata Leonard Simanjuntak, Kepala Greenpeace Indonesia.

Sepanjang akhir Desember 2025 hingga awal Januari 2026, Delima Silalahi sudah berkeliling menyalurkan bantuan seperti bahan pangan, perlengkapan kebersihan diri (hygiene kit), dan peralatan untuk anak sekolah, ke beberapa wilayah di Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Sekber juga mendistribusikan sembako dan makanan bergizi ke Tapanuli Selatan, khususnya di Dusun Sibara-bara, Kecamatan Angkola Sangkunur. Adapun pengerjaan sumur bor sudah rampung pula di dua titik di Kecamatan Adiankoting.

Pada 8-9 Januari lalu, tim Greenpeace Indonesia mengikuti Delima ke Kecamatan Tukka, Tapanuli Tengah. Dalam dua hari itu, kami menemani proses pengerjaan sumur bor, yang kali itu berlangsung di Tukka. Bersama kami, turut juga relawan dari Gerakan Ekonomi Solidaritas Lumbung Agraria, aliansi yang dihimpun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Selain pengerjaan sumur bor, rombongan juga kembali mengantarkan bahan pangan dan melakukan pemulihan trauma (trauma healing) untuk anak-anak. Tim Gesla membawa tujuh ton beras dari lumbung agraria yang berlokasi di Jawa Barat. 

Selama dua hari di Hutanabolon, Tukka, ada tiga titik sumur bor yang rampung dikerjakan. Lantaran masih ada permintaan warga di sejumlah titik lainnya, upaya penyediaan air bersih ini masih akan berlangsung dalam beberapa waktu mendatang. “Di situasi darurat ini kami memprioritaskan akses masyarakat terhadap air bersih yang merupakan hak dasar. Belum ideal, karena biayanya mahal untuk membangun pipanisasi yang sampai ke rumah-rumah warga. Di situlah tanggung jawab negara untuk jangka panjang, yakni memastikan pemenuhan hak dasar warga atas air bersih,” ucap Delima Silalahi. 

Adapun pembagian bahan pangan dilakukan di sejumlah titik, seperti di dua dari tiga lokasi tempat pengeboran sumur, posko Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan posko Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) Tukka. Namun tak jarang Sekber juga membagikan bahan pangan untuk masyarakat yang berkumpul di reruntuhan rumah atau mendatangi rombongan secara langsung. 

Beberapa warga korban bencana yang kami temui mengatakan, mereka tak selalu bisa mendapatkan makanan di posko-posko pengungsian yang didirikan pemerintah. Walhasil, saban kali ada kendaraan yang tampak membawa bantuan, mereka berjibaku mengejar dan mengantre, demi bisa makan dan bertahan hidup. Selama dua hari di Tukka, ada saja warga yang menanyakan apakah kami punya nasi karena mereka belum makan. “Kami jadi seperti anjing pelacak, di mana ada bantuan kami kejar,” kata seorang ibu yang kami temui.

Pangan masih akan jadi persoalan krusial bagi warga korban, sebab bencana juga menghantam sawah dan kebun masyarakat. Ada hasil kebun yang selamat hingga kadang terlihat warga menjajakan cempedak atau durian. Akan tetapi, banyak juga yang gagal panen atau kehilangan hasil tuaian akibat banjir yang menerjang dan lumpur yang merendam rumah. Warga yang kami jumpai menyampaikan harapan agar nantinya pemerintah membantu pembersihan lumpur yang mengubur rumah serta sawah dan kebun, agar mereka dapat kembali bekerja.

Menurut Delima, bila pemerintah tak serius mengatasi, ada potensi konflik horizontal yang timbul karena kelangkaan pangan. Apalagi, makin lama makin sedikit bantuan yang datang. “Di posko-posko pengungsian terlihat tumpukan bahan pangan, negara punya tanggung jawab mendistribusikannya. Bagaimana pemerintah memastikan pemberian bantuan lebih inklusif?” 

Menolak Lupa Penyebab Bencana: Krisis Iklim dan Kerusakan Ekologi

Kalimat ini mungkin membosankan karena sering disampaikan, tapi krisis iklim itu memang nyata. Kita telah menyaksikan dan mengalami langsung, meski tak semua orang terkena dampak yang sama. Ada ketidakadilan, sebab orang-orang yang berkontribusi kecil–atau tak berkontribusi sama sekali–ke krisis iklim justru menanggung dampak lebih dalam. 

Banjir bandang dan longsor melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, setelah hujan ekstrem yang diperparah dengan terjadinya siklon tropis Senyar di Selat Malaka pada 25-27 November 2025. Namun, besarnya dampak banjir dan longsor juga dipicu kerusakan ekologi imbas hilangnya hutan dan perubahan tutupan lahan yang terjadi selama beberapa dekade terakhir.

Analisis Greenpeace menemukan, banyak hutan alam, termasuk di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), beralih fungsi menjadi perkebunan, pertanian lahan kering, dan hutan tanaman. Mayoritas DAS di Pulau Sumatera sudah kritis, dengan tutupan hutan alam kini kurang dari 25 persen. Secara keseluruhan, luas hutan alam di Sumatera kini tinggal 10-14 juta hektare, atau kurang dari 30 persen luas pulau.

Banjir November lalu makin menyingkap persoalan ini. Gelondongan kayu tebangan terbawa banjir, menjadi bukti terjadinya penebangan hutan di kawasan hulu DAS. Publik pun ramai-ramai menyoroti persoalan deforestasi di Sumatera, termasuk deforestasi yang dilegalkan pemerintah.

Di awal terjadinya bencana, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sempat menuding penebangan liar sebagai muasal kayu-kayu gelondongan itu. Meski kini ada sejumlah perusahaan yang diperiksa dan izinnya dihentikan sementara, keseriusan pemerintah untuk menegakkan hukum dan memulihkan lingkungan yang rusak masih jadi pertanyaan.

Sekber Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis di Sumatera Utara sebenarnya muncul untuk mengadvokasi penyelamatan lingkungan. Dibentuk pada Oktober 2025, satu bulan sebelum bencana, Sekber ini beranggotakan perwakilan gereja-gereja, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil yang khawatir akan kerusakan hutan di kawasan Tapanuli Raya. 

Salah satu seruan gerakan ini ialah “Tutup PT Toba Pulp Lestari (Tutup TPL)”, perusahaan perkebunan dengan konsesi 269.000 hektare yang telah memicu deforestasi, kerusakan sungai, bencana ekologis, serta perampasan ruang hidup, kekerasan, dan kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat Tano Batak. Awalnya bernama PT Inti Indorayon Utama, perkebunan skala besar tersebut beroperasi di Tapanuli sejak 1983.

Biro Penelitian dan Pengembangan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia, yang meneliti kerusakan ekologi di kawasan sekitar Danau Toba akibat kehadiran PT TPL, menemukan ada 67.000 hektare hutan yang dibabat dalam kurun 1990-2023. Belakangan, investigasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM) juga mengungkap jejak TPL dalam bencana ekologi Sumatera. 

KSPPM menemukan sepuluh bukti kerusakan serius di wilayah hulu DAS Batang Toru, di antaranya penimbunan dan pengalihan fungsi hulu sungai, serta adanya tanaman monokultur di sempadan sungai.

“Perubahan tutupan lahan dari hutan alam ke tanaman monokultur eucalyptus telah menyebabkan penurunan drastis fungsi ekologis kawasan hulu. Struktur akar tanaman eucalyptus yang dangkal dan bersifat hidrofobik mempercepat limpasan permukaan, mengurangi daya serap tanah terhadap air hujan, serta meningkatkan risiko erosi dan longsor,” ujar Roki Pasaribu, Direktur KSPPM. 

Akibatnya, ketika hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada 25 November 2025, sistem DAS Batang Toru tidak lagi mampu menahan tekanan hidrologis, sehingga debit air meningkat secara ekstrem dan membawa material kayu serta lumpur ke wilayah hilir. Pemerintah menghentikan sementara operasi PT TPL pada awal Desember 2025, serta menyatakan bakal melakukan audit menyeluruh.

Selain mendesak penutupan TPL secara permanen, Sekber Gerakan Oikumenis juga menyerukan perubahan kebijakan pembangunan agar berpihak kepada lingkungan hidup dan masyarakat, bukan demi kepentingan segelintir orang.

Ephorus Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pendeta Viktor Tinambunan, dalam refleksinya saat ibadah Bona Taon Sekber Gerakan Oikumenis di Siborong-borong pada 10 Januari 2026, mengatakan, “Bencana ini tidak datang tiba-tiba. Masyarakat dan pegiat lingkungan telah berulang kali berseru agar perusakan hutan dihentikan. Namun suara itu sering dianggap sunyi, bahkan disingkirkan demi kepentingan ekonomi segelintir orang. Ini saatnya pemerintah berpihak kepada kehidupan. Sudah cukup alasan; dalih keuntungan tidak boleh dibangun di atas kehancuran ciptaan Tuhan.”***