#Hutan

Hutan Tanpa Api

Kebakaran hutan tidak hanya mengancam kehidupan manusia, tapi juga mengancam satwa liar asli Indonesia yang terancam punah.

Ikut Beraksi

September merupakan bulan yang sangat padat bagi Greenpeace Indonesia, selain banyaknya kegiatan yang dilakukan juga menjadi puncak terparahnya kebakaran hutan di sejumlah wilayah di Indonesia terutama Sumatera dan Kalimantan. Berikut ini merupakan foto-foto pilihan rangkuman peristiwa dan kegiatan yang dilakukan selama bulan September kemarin.

1. Investigasi Kebakaran Oleh TCA (Tim Cegah Api) Greenpeace

Forest Fires Investigation at PT GAL Concession in Central Kalimantan. © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Foto © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Tim Cegah Api Greenpeace Indonesia mengawali bulan ini dengan melakukan investigasi lapangan ke lokasi kebakaran hutan dan lahan yang berada di wilayah-wilayah konsesi milik perusahaan kelapa sawit PT Global Agung Lestari (GAL) di Mantangai, Kalimantan Tengah pada 12 September 2019. PT GAL merupakan anak perusahaan grup dari Malaysia, Genting Plantation Berhad. Bukti-bukti terulangnya kebakaran di wilayah-wilayah konsesi kelapa sawit ini kemudian dikeluarkan dalam laporan Greenpeace Indonesia berupa daftar perusahaan-perusahaan besar yang berulang kali gagal mencegah kebakaran di konsesinya. 

2. Tuntut Pertamina Membuka Data

Oil Spill Protest at PT. Pertamina HQ in Jakarta. © Afriadi Hikmal / Greenpeace

Foto © Afriadi Hikmal / Greenpeace

Greenpeace bersama koalisi LSM lingkungan yang tergabung dalam KORMAS melakukan aksi teatrikal dengan membawa tumpahan minyak milik PT Pertamina ke kantor pusat Pertamina di Jakarta pada 18 September 2019. Para aktivis menuntut Pertamina membuka data atas peristiwa bocornya kilang minyak lepas pantai  blok ONWJ (Offshore North West Java)yang mencemari laut Jawa Barat lebih dari dua bulan lamanya.

3. Pawai Jeda Iklim

Global Climate Strike in Jakarta. © Afriadi Hikmal / Greenpeace

Foto © Afriadi Hikmal / Greenpeace

Greenpeace dan masyarakat peduli lingkungan di seluruh dunia secara serentak dan simultan melakukan aksi Climate Strike mengajak seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah untuk lebih memberikan perhatian akan ancaman perubahan iklim di masa yang akan datang dengan melakukan perbaikan di saat ini. Di Jakarta sendiri Climate Strike diadakan pada hari Jumat, 20 September 2019, ini melanjutkan kegiatan yang dipelopori oleh seorang siswi SMA asal Swedia Greta Thunberg, yang melakukan aksi bolos sekolah dan protes seorang diri pada hari Jumat menuntut pemerintah lebih peduli terhadap perubahan iklim di masa depan. Gerakan ini kemudian dikenal dengan Friday For Future.

4. Audit Merk Milik Perusahaan Pembuat Sampah Plasti

Brand Audit in Tangerang, Banten. © Herka Yanis Pangaribowo / Greenpeace

Foto © Herka Yanis Pangaribowo / Greenpeace

Relawan Greenpeace Indonesia mengumpulkan sampah plastik dan melakukan audit merk di pantai Tanjung Pasir, Tangerang, Banten, 21 September 2019. Greenpeace melakukan audit merk di beberapa kota di Indonesia seperti Jakarta, Bandung, Padang, Semarang dan juga kota-kota di seluruh dunia terhadap merk kemasan plastik perusahaan-perusahaan produsen barang konsumsi (FMCG) yang tidak bertanggung jawab terhadap sampah kemasan sekali pakai mereka yang mencemari seluruh wilayah di bumi.

5. Padamkan Kebakaran Hutan, Jangan Padamkan KPK

Banner at Kahayan Bridge in Central Kalimantan. © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Foto © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace

Aktivis Greenpeace Indonesia membentangkan spanduk bertuliskan “Pak Jokowi, Padamkan Kebakaran Hutan, Jangan KPK” di bawah jembatan Kahayan, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 22 September 2019. Greenpeace menuntut Presiden Joko Widodo agar lebih konsern memadamkan dan mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang terus berulang di Indonesia hingga jatuh korban, serta memberikan sanksi yang tegas terhadap perusahaan-perusahaan pemilik konsesi kelapa sawit dan kayu yang selama ini berulang gagal mencegah kebakaran. Indikasi lemahnya penegakan hukum ini yang membuat KPK mencurigai banyaknya terjadi praktik-praktik korupsi, sudah seharusnya pemerintah memperkuat KPK bukan malah melemahkan KPK dengan mengesahkan Undang-Undang KPK yang baru.