-
Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Pengendalian Perubahan Iklim Global
Sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak krisis iklim, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Pengendalian Perubahan Iklim Global
-
Laporan Koalisi NGO: Lembaga Keuangan Alirkan Triliunan Dolar ke Korporasi yang Berisiko Merusak Lingkungan
Laporan teranyar: lembaga keuangan mengalirkan dana ke korporasi yang berisiko merusak lingkungan.
-
Warga Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menang,MK Menolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana untuk Merevisi UU PWP3K
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) No. 27 tahun 2007 jo No. 1 Tahun 2014, yang terdaftar dalam perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023.
-
Laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2023: Indonesia Terburuk se- Asia Tenggara
Untuk laporan tahun ini, data didapat dari 30.000 lebih stasiun pemantauan kualitas udara di 7.812 lokasi di 134 negara dan wilayah yang dianalisis oleh para ilmuwan kualitas udara IQAir.
-
Perjuangan Masyarakat Awyu Pertahankan Hutan Adat dari Perusahaan Sawit: Dikalahkan di Tingkat Banding, Kini Ajukan Kasasi
Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu tak berhenti mencari keadilan demi mempertahankan hutan adatnya dari perusahaan sawit. Hari ini, Kamis, 14 Maret 2024, Hendrikus Woro dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
-
(Re-advertise) Job Vacancy: Middle Donor Outreach
Middle Donor Outreach is tasked with fully supporting Greenpeace Indonesia's Fundraising team with a focus on developing the mid-value supporters channel in Indonesia, as well as maintaining relationships with supporters who support the organization's independent environmental programs.
-
Menghadapi Dilema Jakarta dan Tantangan Transformasi Transportasinya
Tantangan transportasi Jakarta sampai saat ini masih menjadi sebuah kesulitan yang belum terurai. Kemacetan masih terjadi dimana-mana, membuat Jakarta menjadi salah satu kota termacet di dunia.
-
Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi
Status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri dan di atas kapal niaga dan ikan berbendera asing, sebagai buruh migran dalam UU tersebut harus dipertahankan dan sebagai bentuk kemajuan dan komitmen tanggung jawab negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
-
Mungkinkah Memperjuangkan Keadilan Iklim Lewat Kotak Suara?
Kebijakan untuk keadilan iklim memang mungkin datang dari kemauan politik para politikus. Namun, kita tak sebaiknya terlalu berharap pada mereka.