-
Polemik Minyak Goreng: Segera Evaluasi Menyeluruh Industri Sawit dari Hulu hingga Hilir
Pada akhir tahun 2021 lalu telah terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, namun sayangnya tidak berdaulat dalam mencukupi kebutuhan domestik CPO sebagai bahan baku minyak goreng.
-
Penangkapan Ikan Terukur versi KKP Sarat Masalah
Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
-
Lindungi Hutan dan Masyarakat Adat: Cabut Izin PT Permata Nusa Mandiri
PERNYATAAN BERSAMA Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua
-
Peringatan Hari Perempuan Internasional, Greenpeace Membawa Pesan Perempuan Berjuang Melawan Oligarki dan Krisis Iklim
Secara sadar ataupun tidak, bias membuat perempuan sulit untuk maju. Mengetahui adanya bias saja tidak cukup, perlu tindakan yang signifikan untuk mencapai kesetaraan. Break the bias memiliki harapan agar perempuan di seluruh dunia bebas dari bias, diskriminasi, maupun stereotipe.
-
Pencabutan Izin Oleh Presiden Menciptakan Ketidakpastian Hukum, Pembukaan Lahan Merajalela di Jayapura
Peninjauan izin lahan oleh pemerintah Indonesia yang setengah hati telah menciptakan insentif buruk bagi perusahaan yang putus asa untuk mempertahankan cadangan lahan yang tidak aktif
-
Dinilai Memberi Karpet Merah bagi Korporasi Asing, KORAL Tolak Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Versi KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen-KP yang memudahkan kapal-kapal eks-asing dan kapal ikan asing diberi izin atau lisensi termasuk dimigrasikan menjadi kapal ikan berbendera Indonesia, bebas berkeliaran dan mengeruk kekayaan laut Indonesia.
-
Pendaftaran Kontra Memori Banding dari 32 Warga Negara untuk Hak atas Udara Bersih Jakarta
Tim Advokasi yang mendampingi 32 warga negara pada gugatan warga negara atas Pencemaran Udara di Jakarta, hari ini mendaftarkan dokumen kontra memori banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
-
Kawasan Hutan Hasil dari Pencabutan Ribuan Izin Perusahaan Harus Dilindungi Bukan untuk Izin Baru
Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin hak penguasaan lahan negara dari sektor bisnis ekstraktif yang merusak lingkungan seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
-
Desak Pemerintah Daerah Turut Lindungi Hak ABK, Aktivis Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah
Menjelang peringatan Hari Buruh Migran Internasional tanggal 18 Desember, Greenpeace Indonesia, SBMI serta Persatuan BEM BREGAS melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
-
ABK Terjaring Perbudakan, Siapa Pelanggar HAM?
Tahun demi tahun, kabar mengenai ABK Indonesia yang mengalami perbudakan selama bekerja di kapal hingga jenazah ABK dilarung ke laut tanpa persetujuan keluarga mewarnai pemberitaan di media massa. Namun, selalu saja perhatian kita berangsur surut seiring berjalannya waktu.
