-
Masyarakat Sipil Menggugat Menteri Perdagangan dan Jokowi atas Kegagalan Negara Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng
Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas polemik minyak goreng yang terjadi saat ini. Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
-
Tuntut Perbaikan Tata Kelola Perekrutan ABK Perikanan, Tiga Mantan ABK Gugat Presiden ke PTUN
Gugatan tersebut berisi tuntutan kepada Presiden RI untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan.
-
Putusan PTUN Jayapura, Langkah Awal Perlindungan Hutan Alam Papua
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan dua perusahaan sawit, PT Anugerah Sakti Internusa dan PT Persada Utama Agromulia terkait keputusan Bupati Sorong Selatan.
-
Dorong Perbaikan Pelindungan ABK Perikanan, Puluhan Organisasi Masyarakat Sipil Rancang Peta Jalan Ratifikasi Konvensi ILO 188
Di tengah karut marut tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia untuk bekerja di kapal ikan asing, puluhan ribu anak bangsa yang menjadi ABK terus berada di bawah bayang-bayang ancaman praktik kerja paksa dan perdagangan manusia.
-
Transisi ke Ekonomi Hijau, Solusi Memitigasi Krisis Iklim
Pernyataan sikap Koalisi Transisi Ekonomi Hijau (K-TEH) kepada pemangku kepentingan untuk mengakselerasi praktik ekonomi keberlanjutan
-
Tiga Mantan ABK Indonesia Surati Presiden, Desak Sahkan RPP Pelindungan ABK
Tiga mantan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing mengirimkan surat Keberatan Administrasi yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.
-
ABK Tereksploitasi, Presiden Melanggar HAM?
SBMI, HRWG dan Greenpeace Indonesia menilai Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara, punya tanggung jawab untuk menghentikan praktik eksploitasi ABK, alih-alih terkesan melakukan pembiaran sehingga turut “berkontribusi” melanggar HAM.
-
Polemik Minyak Goreng: Segera Evaluasi Menyeluruh Industri Sawit dari Hulu hingga Hilir
Pada akhir tahun 2021 lalu telah terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, namun sayangnya tidak berdaulat dalam mencukupi kebutuhan domestik CPO sebagai bahan baku minyak goreng.
-
Penangkapan Ikan Terukur versi KKP Sarat Masalah
Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
-
Lindungi Hutan dan Masyarakat Adat: Cabut Izin PT Permata Nusa Mandiri
PERNYATAAN BERSAMA Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua
