-
Warga Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menang,MK Menolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana untuk Merevisi UU PWP3K
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) No. 27 tahun 2007 jo No. 1 Tahun 2014, yang terdaftar dalam perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023.
-
Ahli: Upaya Penghapusan Pelaut Migran dari UU PPMI adalah Kemunduran serta Melenceng dari Semangat dan Amanat Konstitusi
Status pelaut migran, baik awak buah kapal niaga (ABK Niaga) dan awak kapal perikanan (AKP) Indonesia, yang bekerja di luar negeri dan di atas kapal niaga dan ikan berbendera asing, sebagai buruh migran dalam UU tersebut harus dipertahankan dan sebagai bentuk kemajuan dan komitmen tanggung jawab negara dalam penegakan Hak Asasi Manusia (HAM).
-
Mungkinkah Memperjuangkan Keadilan Iklim Lewat Kotak Suara?
Kebijakan untuk keadilan iklim memang mungkin datang dari kemauan politik para politikus. Namun, kita tak sebaiknya terlalu berharap pada mereka.
-
TAPMI: Pelaut Migran adalah Pekerja Migran
Kami berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan telah memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagai Pekerja Migran Indonesia.
-
Seruan Masyarakat Sipil di Pemilu 2024: Pilih Pulih dari Krisis Iklim dan Hancurnya Demokrasi dan HAM
Pemilu 2024 berlangsung di tengah situasi yang tak mudah; krisis iklim makin genting mengancam hidup warga, ruang demokrasi kian menyempit, serta ketidakpastian masa depan untuk generasi muda–misalnya menyangkut akses pendidikan dan lapangan pekerjaan.
-
MK Tetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam JR UU PPMI
MK Tetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam JR UU PPMI
-
Tiga Isu Debat Ketiga Capres yang Perlu Dikritisi: Perjanjian Internasional, ASEAN, TPPO
Kandidat yang akhirnya menjadi presiden harus berani berkomitmen untuk memperkuat pertahanan, termasuk menjaga kedaulatan sumber daya alam di laut Indonesia.
-
Catatan untuk Kejaksaan Agung soal Kasus Korupsi Migor
Kejaksaan Agung melakukan terobosan dalam penegakan hukum kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan korporasi. Namun, masih ada sejumlah catatan kritis.
-
Dampak Katastropik Iklim Tak Bisa Ditangani dengan Basa Basi
Konferensi iklim global COP 28 Dubai yang berakhir hari ini tampaknya belum mampu menghasilkan kesepakatan aksi iklim yang ambisius untuk mencegah bumi kita mengalami dampak krisis iklim yang lebih buruk.
-
Sejauh Mata Memandang dan Greenpeace Indonesia Menggugah Kesadaran terhadap Krisis Pangan lewat Pameran “Kedai Kita”
Sebagai jenama tekstil dengan komitmen untuk lebih bertanggung jawab dan mendukung kegiatan-kegiatan yang bertujuan merawat Bumi, Sejauh Mata Memandang (SMM) berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia dan didukung oleh Plaza Indonesia, dalam menghadirkan pameran bertajuk “Kedai Kita”.
