-
Mengapa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tidak Pro-Lingkungan?
Pandemi Covid-19 berdampak bagi perekonomian global. Sejumlah negara sudah mengumumkan status resesi. Sementara Indonesia, perekonomiannya terjun ke minus 5,32 persen. Bagaimana pemerintah mengatasinya?
-
Kombinasi Kabut Asap dan Covid-19 Meningkatkan Risiko Kematian di Daerah Rawan Karhutla
Laporan ‘Membara’ yang dirilis hari ini oleh Greenpeace, mengungkap dampak pencemaran kabut asap dari kebakaran hutan dan deforestasi terhadap kesehatan manusia di daerah rawan karhutla.
-
Membara: Dampak Kesehatan dari Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasinya bagi Pandemi Covid-19
Saat Indonesia bersiap menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan tahun 2020, sebuah kajian data yang tepat pada waktunya tentang dampaknya terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran menunjukkan bahwa para pemegang kekuasaan saat ini ataupun sebelumnya secara konsisten dan masif terus meremehkan dampak karhutla terhadap kesehatan manusia.
-
Menyemai Ketahanan Pangan Lewat Sagu
Tak hanya menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir Papua, sagu juga berpotensi menjadi alternatif makanan pokok masyarakat Indonesia.
-
RUU Cipta Kerja Melemahkan Aturan Perlindungan Lingkungan Hidup
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan lima prioritas kerja pemerintah selama periode 2019-2024, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur, pemangkasan kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.…
-
Bebaskan Laut Kita dari Jerat Plastik
Plastik sekali-pakai menghasilkan masalah polusi yang semakin mendesak, terutama untuk lautan kita. Penyu dan paus terjerat oleh limbah plastik dan mikroplastik memasuki tubuh hewan laut yang kita konsumsi. Kita perlu mengambil peran masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini.
-
Mencegah Lobi-Lobi Solusi Palsu dari Pelaku Industri
Kantong berbahan dasar tanaman pangan digadang-gadang bisa masuk dalam kategori Kantong Belanja Ramah Lingkungan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019. Padahal digunakannya kantong ini sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai merupakan solusi palsu.
-
SBMI-Greenpeace Mendesak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan untuk Melindungi ABK Indonesia
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Greenpeace mendorong Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia.
-
Peringkat Pengalengan Tuna Greenpeace 2020: Desakan Bagi Industri Pengalengan Tuna Untuk Menghapuskan Perbudakan Modern
Berdasarkan laporan Peringkat Pengalengan Tuna Asia Tenggara 2020: Keberlanjutan dan Keadilan di Laut Lepas, hanya 20 persen merek tuna besar di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan untuk mengatasi perbudakan modern di laut.