-
Menteri LHK Harus Menindaklanjuti Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Perusahaan Sawit di Papua
Penyelidik Greenpeace Indonesia hari ini menghadirkan bukti baru bahwa sebuah perusahaan kelapa sawit di provinsi Papua melanjutkan pembukaan hutan dan operasi lainnya yang bertentangan dengan perintah Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan pejabat investasi lokal
-
Renungan Haji: Ibadah Haji Hijau untuk Bumi Hijau
Karena Bumi adalah rumah kita, kita mempunyai tanggung jawab untuk melindunginya, sebab semua ciptaan Allah sama seperti manusia, mereka tunduk dan bertasbih kepada Sang Pencipta.
-
PP Penempatan dan Pelindungan ABK Terbit, Tiga Mantan ABK Perikanan Cabut Gugatan di PTUN Jakarta
Tiga mantan Anak Buah Kapal (ABK) migran yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing secara resmi mencabut gugatan yang akhir Mei lalu didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
-
PP Pelindungan ABK Diterbitkan, ABK Penggugat Presiden: “Perjuangan Belum Berakhir!”
Mewakili kedua rekannya, Pukaldi mengungkapkan kegembiraan atas kemenangan kecil dari perjalanan panjangnya memperjuangkan hak dirinya dan ABK lain.
-
Masyarakat Sipil Menggugat Menteri Perdagangan dan Jokowi atas Kegagalan Negara Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng
Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas polemik minyak goreng yang terjadi saat ini. Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
-
Tuntut Perbaikan Tata Kelola Perekrutan ABK Perikanan, Tiga Mantan ABK Gugat Presiden ke PTUN
Gugatan tersebut berisi tuntutan kepada Presiden RI untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan.
-
Putusan PTUN Jayapura, Langkah Awal Perlindungan Hutan Alam Papua
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan dua perusahaan sawit, PT Anugerah Sakti Internusa dan PT Persada Utama Agromulia terkait keputusan Bupati Sorong Selatan.
-
Dorong Perbaikan Pelindungan ABK Perikanan, Puluhan Organisasi Masyarakat Sipil Rancang Peta Jalan Ratifikasi Konvensi ILO 188
Di tengah karut marut tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia untuk bekerja di kapal ikan asing, puluhan ribu anak bangsa yang menjadi ABK terus berada di bawah bayang-bayang ancaman praktik kerja paksa dan perdagangan manusia.
-
Tiga Mantan ABK Indonesia Surati Presiden, Desak Sahkan RPP Pelindungan ABK
Tiga mantan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing mengirimkan surat Keberatan Administrasi yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.
-
6 Hal yang Perlu Diketahui dari Laporan Ilmiah untuk Solusi Iklim IPCC
Para ilmuwan iklim terkemuka dunia baru saja meluncurkan rencana penyelamatan kemanusiaan yang ditujukan langsung untuk pemerintah kita.
