-
ABK Tereksploitasi, Presiden Melanggar HAM?
SBMI, HRWG dan Greenpeace Indonesia menilai Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara, punya tanggung jawab untuk menghentikan praktik eksploitasi ABK, alih-alih terkesan melakukan pembiaran sehingga turut “berkontribusi” melanggar HAM.
-
Polemik Minyak Goreng: Segera Evaluasi Menyeluruh Industri Sawit dari Hulu hingga Hilir
Pada akhir tahun 2021 lalu telah terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, namun sayangnya tidak berdaulat dalam mencukupi kebutuhan domestik CPO sebagai bahan baku minyak goreng.
-
Ketika Represifitas menjadi Senjata terhadap Masyarakat
Konflik agraria antara rakyat dan investasi bukanlah barang baru di Indonesia. Entah proyek investasi itu milik swasta atau pemerintah, negara kerap hadir dalam bentuk represifitas aparat terhadap masyarakat terlibat.
-
Penangkapan Ikan Terukur versi KKP Sarat Masalah
Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
-
Lindungi Hutan dan Masyarakat Adat: Cabut Izin PT Permata Nusa Mandiri
PERNYATAAN BERSAMA Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua
-
5 Hal yang Perlu Kamu Tahu Soal Laporan Terbaru IPCC WG2
Para peneliti iklim terkemuka dunia baru saja merilis penilaian besar-besaran terbaru mereka tentang dampak dari perubahan iklim dan bagaimana juga sampai sejauh apa adaptasi bisa dilakukan terhadap dampak tersebut.
-
Pencabutan Izin Oleh Presiden Menciptakan Ketidakpastian Hukum, Pembukaan Lahan Merajalela di Jayapura
Peninjauan izin lahan oleh pemerintah Indonesia yang setengah hati telah menciptakan insentif buruk bagi perusahaan yang putus asa untuk mempertahankan cadangan lahan yang tidak aktif
-
Dinilai Memberi Karpet Merah bagi Korporasi Asing, KORAL Tolak Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Versi KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen-KP yang memudahkan kapal-kapal eks-asing dan kapal ikan asing diberi izin atau lisensi termasuk dimigrasikan menjadi kapal ikan berbendera Indonesia, bebas berkeliaran dan mengeruk kekayaan laut Indonesia.
-
-
Look up! Peringatan Lain dari Para Peneliti Iklim IPCC Segera Hadir
Pada 28 Februari mendatang, bagian kedua dari empat bagian penilaian IPCC terbaru akan diterbitkan. Laporan ini akan melanjutkan laporan sebelumnya: berfokus pada dampak dari Krisis Iklim pada kehidupan manusia, tempat tinggal kita, mata pencaharian, dan ekosistem tempat kita bergantung.
