-
INDONESIA DARURAT DEMOKRASI! Demokrasi Dihabisi, Reformasi Dikhianati
Jakarta – DPR RI dan pemerintah melakukan manuver politik ugal-ugalan dengan merevisi UU Pilkada pada 21 Agustus 2024 untuk tetap membatasi ruang demokrasi dan meloloskan upaya Jokowi membangun dinasti politiknya.…
-
‘Indonesia is Not For Sale’, Seruan Masyarakat Sipil dan Warga Korban IKN di HUT RI ke-79
Penajam Paser Utara, Kaltim, 17 Agustus 2024—Tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggelar serangkaian kegiatan untuk…
-
Pidato Kenegaraan Jokowi: Terlalu Banyak Klaim Keberhasilan, Tidak Sesuai Kenyataan
Jakarta, 16 Agustus 2024. Pidato kenegaraan hari ini merupakan pidato terakhir Presiden Joko Widodo di masa jabatan 2019-2024. Dalam pidatonya kali ini ada sejumlah topik yang menjadi sorotan Greenpeace Indonesia…
-
#AllEyesOnPapua Berlanjut, Suku Awyu dan Moi Serahkan Petisi Dukungan Publik ke MA
Demi memperjuangkan hutan adat, suku Awyu dan Moi kembali mendatangi Mahkamah Agung. Mengantar petisi dukungan publik.
-
All Eyes On Papua Menggema
Tidak ada yang menyangkan tagar #AllEyesOnPapua akan bergema sedemikian masifnya.
-
Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Mahkamah Agung, Serukan Penyelamatan Hutan Adat Papua
Lewat aksi damai ini, masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka.
-
Koalisi Masyarakat Sipil Desak Adaro untuk Hentikan Ekspansi Batu Bara
Sejumlah aktivis mengenakan topeng berlogo bank-bank internasional, beraksi di depan Raffles Hotel, tempat rapat umum pemegang saham Adaro dilaksanakan.
-
Koalisi Masyarakat Sipil: Aturan Baru Sektor Energi Pukul Mundur Komitmen Transisi Energi
Jakarta, 8 Maret 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dalam Gerakan Energi Terbarukan mempertanyakan komitmen pemerintah untuk menjalankan transisi energi, menyusul sejumlah regulasi yang dinilai menjadi disinsentif peralihan ke…
-
Mungkinkah Memperjuangkan Keadilan Iklim Lewat Kotak Suara?
Kebijakan untuk keadilan iklim memang mungkin datang dari kemauan politik para politikus. Namun, kita tak sebaiknya terlalu berharap pada mereka.
-
Saat Korporasi ‘Pura-pura Buka Data’ Siapa Penerima Cuan Mereka Sesungguhnya
Sudah lima tahun pemerintah memiliki peraturan presiden tentang penerima manfaat atau beneficial owner, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Di satu sisi, ini aturan yang penting untuk mendorong keterbukaan informasi oleh korporasi…
