Jakarta, 8 September 2016 — Asosiasi Batu Bara Dunia, bekerjasama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral kemarin baru saja mempromosikan teknologi HELE (High Efficiency Low Emissions) untuk digunakan pada pengembangan PLTU batu bara di Indonesia, guna merespon komitmen Pemerintah terkait penurunan emisi gas rumah kaca. Greenpeace menanggapi hal tersebut sebagai berikut:

Greenpeace mengkritik keras langkah yang diambil pemerintah yang masih tetap bersikeras menggunakan PLTU batu bara sebagai sumber listrik Indonesia di tahun-tahun mendatang. “Teknologi USC (ultra super critical) pada PLTU batu bara hanya meningkatkan efisiensi pembakaran tanpa secara signifikan mengurangi jumlah emisi. Bahkan emisi karbon yang dihasilkan oleh USC masih lebih besar dua kali lipat dari hasil pembakaran gas. Sebagai contoh, untuk satu PLTU batu bara Batang yang direncanakan dengan teknologi USC kapasitas 2×1000 MW tetap akan mengeluarkan 10,8 juta ton CO2/tahun yang setara dengan 2,6% emisi Indonesia di sektor energi pada tahun 2010[i]”, ungkap Hindun Mulaika Jurukampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia.

Dengan rencana ekspansi PLTU batubara yang masif dibawah proyek 35000 MW, Indonesia hanya akan semakin mengukuhkan dirinya sebagai emiter CO2 besar di tingkat global.

Pelabuhan Ratu, coal-fired power plant on the coast of West Java, Indonesia.
In 2013 a creative action against fossil fuels especially oil drilling in the Arctic during a Champions League match of FK Austria Wien in Vienna, Austria, triggered a partnership between the Football Club Social Alliance, an association of top European football clubs, Greenpeace CEE and South East Asia. The Alliance provides training to young Indonesian coaches and teachers on socially relevant content. As part of this training, Greenpeace now contributes an environmental awareness and renewable energy capacity building workshop for 34 hand-picked young men and women from all parts of the country.
Part of the programme is a hands-on experience to jointly install a solar PV system in the indigenous community of Ciptagelar in the rainforest of West Java. The eight solar home systems (800 Watt/ peak) are now providing the school with clean electricity. While powering the newly acquired computers, our installation will instantly improve the education for the 150 pupils.

Ini saatnya pemerintah Indonesia menyesuaikan kembali arah pembangunan di sektor energi setelah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada 2030 atau 41% dengan bantuan internasional, pada perjanjian Paris lalu. Untuk menahan laju kenaikan suhu dibawah 2 derajat, dunia harus mencapai nol emisi di tahun 2060-2080 yang berarti pada tahun 2050 dunia harus sudah meninggalkan ketergantungannya terhadap energi fosil.

Tidak hanya dampak perubahan iklim, tetapi polusi udara yang dikeluarkan oleh PLTU batu bara juga mengancam kesehatan masyarakat. Polusi batu bara dapat menyebabkan berbagai macam penyakit pernapasan, stroke, penyakit jantung sampai kanker paru. Greenpeace melakukan kalkulasi bahwa hanya dengan PLTU batu bara yang beroperasi saat ini saja, telah menghasilkan 6500 jiwa kematian dini tiap tahunnya [ii].

Keinginan Asosiasi Batu bara dan juga pemerintah Indonesia ini sungguh tidak masuk di akal. Seluruh negara di dunia telah memulai transisinya untuk mengembangkan energi terbarukan secara masif.  Sebut saja, 200 PLTU batubara di Amerika telah ditutup, bahkan Cina telah menambah 31 GW tenaga angin pada tahun 2015 dan 15 GW dari tenaga surya [iii]. Dukungan terhadap PLTU batu bara hanya akan mengunci dan memperlambat pengembangan energi terbarukan di Indonesia”, pungkas Hindun.

Kemiskinan energi yang dialami oleh 13-15% [iv] penduduk Indonesia juga dapat diselesaikan oleh sumber energi terbarukan yang dapat diambil langsung dari sumber lokal, baik itu panas bumi,  air, matahari atau angin. Desentralisasi  listrik adalah sistem terbaik untuk menjangkau masyarakat di daerah kepulauan, kita tidak akan banyak hilang daya di transmisi dan akan lebih efisien secara biaya. “Jadi jelas PLTU batu bara skala besar bukanlah jawaban solusi keadilan energi di Indonesia, itu adalah informasi salah yang selalu diungkapkan kepada masyarakat Indonesia agar bisnis pertambangan batu bara bisa terus berlangsung ditengah lesunya permintaan pasar global”, tutupnya.

Kontak Media :

[i] http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/587242/2014-03%20Batang%20briefing%20paper_FINAL.pdf

[ii] http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/695938/laporan-ringkas-ancaman-maut-pltu-batubara.pdf

[iii] http://www.greenpeace.org/seasia/id/PageFiles/695938/full-report-human-cost-of-coal-power.pdf

[iv] http://ebtke.esdm.go.id/post/2016/02/03/1109/tingkatkan.rasio.elektrifikasi.dengan.ebt