All articles
-
Segera Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat!
Negara harus mengumumkan secara gamblang, aksesibel, dan akuntabel tentang seluruh rencana penanggulangan Covid-19 kepada warga. Warga berhak tahu bagaimana Negara akan membawa kita semua keluar dari krisis ini, apa yang akan kita lalui ke depan, berapa lama, dan apa saja dampaknya bagi warga. Keterbukaan informasi itu dapat menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Negara.
-
Industri Sawit Rampas Hutan dan Ruang Hidup Masyarakat Adat Papua
“Jang sampe torang pu hutan papua nasib seperti di Kalimantan dan Sumatera” — Pace Nico Wamafma Sejak sistem uang masuk ke Tanah Papua, tatanan hidup masyarakat adat Papua telah banyak…
-
Investigasi Terhadap Pemasok Tuna Global Asal Taiwan Kembali Menguak Tabir Praktik Perikanan Ilegal dan Perbudakan Modern
Pelanggaran hak asasi manusia dan praktik perbudakan masih terjadi di kapal penangkap ikan jarak jauh yang berasal dari Taiwan.
-
SBMI Ungkap Enam Perusahaan Diduga Terkait Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkap enam perusahaan yang diduga terkait eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di atas kapal ikan asing, sebuah hasil investigasi bersama yang dilakukan oleh SBMI berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia.
-
Jeratan Bisnis Kotor Perbudakan Modern di Laut: Sebuah Laporan Investigasi
Serikat Buruh Migran Indonesia bersama Greenpeace Indonesia mengungkap daftar perusahaan perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Asal Indonesia.
-
Berita bulan ini: Omnibus Law akan semakin memperparah dampak krisis iklim
Seri diskusi santuy yang dilaksanakan oleh Greenpeace pada bulan Februari lalu telah banyak membahas soal Omnibus Law atau undang-undang sapu jagat yang dinilai sejumlah kalangan akan merugikan masyarakat dan lingkungan.…
-
Menanti Peraturan Turunan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Dari sisi hukum, pelindungan terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja atau dipekerjakan di luar negeri hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
-
Memperkuat Tata Kelola Laut dan Perikanan Indonesia untuk Keberlanjutan
KORAL sebuah koalisi yang terdiri dari 9 (sembilan) Organisasi Masyarakat Sipil, lahir untuk mengingatkan agar para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dan menjalankan prinsip demokrasi partisipatoris.
-
Tidak Ambisius dan Tidak Melibatkan Masyarakat, Updated Nationally Determined Contributions (NDCs) Indonesia 2020 Hanya Akan Memperburuk Bencana Krisis Iklim
Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan target NDCs yang rencananya akan diserahkan kepada Sekretariat United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC) pada Maret mendatang sangat mengecewakan
-
PTUN Memutuskan Peta dan Nama Pemegang HGU Papua dan Papua Barat Terbuka untuk Publik
© Greenpeace 19 Februari 2019, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan peta dan nama pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di provinsi Papua dan Papua Barat merupakan informasi yang terbuka…