All articles
-
Mengenal Empat Wakil Masyarakat Adat di COP15, Siapa Saja Mereka?
Pada 3-17 Desember 2022, sejumlah perwakilan masyarakat adat dari berbagai penjuru dunia datang ke Konferensi Keanekaragaman Hayati atau CBD COP15 yang digelar di Montreal, Kanada. Mereka berbagi kisah serta harapan agar para pemimpin dunia berkomitmen menyelamatkan hutan yang tersisa.
-
Uni Eropa Sahkan UU Anti-Deforestasi, Pemerintah Indonesia Mesti Berbenah
Momentum lahirnya Undang-Undang Komoditas Bebas Deforestasi Uni Eropa atau EU Deforestation Regulation (EUDR) seharusnya digunakan oleh Pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan pengelolaan komoditas berkelanjutan.
-
Surat Terbuka: Posisi Organisasi Masyarakat Sipil Indonesia Terhadap Kerangka Kerja Keanekaragaman Hayati Global
Organisasi Masyarakat Sipil di Indonesia memberi suara untuk seruan COP 15 di Montreal untuk menyepakati target yang ketat dan mengikat untuk memastikan perlindungan setidaknya 30% dari tanah dan laut pada tahun 2030 (“tiga puluh tiga puluh”) bersamaan dengan pengakuan eksplisit terhadap Masyarakat Adat.
-
Di Kanada, Masyarakat Adat Papua Desak Komitmen Pemerintah Selamatkan Hutan
Bersama masyarakat adat dari sejumlah negara seperti Brasil, Republik Demokratik Kongo, Kanada, dan Kamerun, mereka menyuarakan harapan tentang perlindungan keanekaragaman hayati yang dibahas dalam forum ini.
-
Coklat untuk Ibu dan Perizinan Satu Pintu
Selama 1,5 tahun terakhir saya banyak berjumpa AKP migran untuk pekerjaan saya di kampanye laut Greenpeace, tapi baru kali ini saya bertemu dengan awak kapal seperti Widayanto, pemuda 28 tahun asal Tegal, Jawa Tengah.
-
Tiga Negara Hutan Tropis Terbesar Teken Kesepakatan, Apa yang Jadi Catatan?
Tanggapan Greenpeace tentang aliansi tiga negara hutan hujan terbesar
-
Krisis Pangan dan Tantangan Masa Depan
Di Indonesia, berbagai peristiwa gagal panen akibat cuaca ekstrim semakin sering ditemukan. Sementara, lonjakan harga pangan, tidak pernah benar-benar mendatangkan kesejahteraan bagi petani.
-
Hak Masyarakat Adat dan Transparansi Perlu Hadir Dalam Perjanjian Hutan Indonesia-Norwegia
Perjanjian kemitraan iklim antara pemerintah Indonesia dan Norwegia gagal menyoroti beberapa masalah penting, seperti transparansi dan pelindungan hak masyarakat adat, yang sangat berdampak pada upaya penghentian deforestasi di Indonesia.
-
Di Tengah Krisis Kepercayaan Publik, Polri Didesak Bereskan Kasus-Kasus TPPO Pekerja Migran
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat, sejak 2014 hingga 2022, ada sebanyak 19 kasus dugaan TPPO dengan jumlah korban 83 orang yang dilaporkan SBMI ke kepolisian yang sampai saat ini belum rampung.