Ini adalah sebuah kebenaran yang menyedihkan bahwa saat ini, perbudakan masih sangat terasa dalam konteks modern. Perbudakan ini benar terjadi khususnya dalam industri perikanan dan yang sangat memprihatinkan, terutama para pekerja migran dari Indonesia dan Filipina. Selama beberapa tahun, media internasional telah menyoroti kondisi kerja nelayan yang tidak manusiawi dari Asia Tenggara.
Dalam sebuah laporan terbaru, “Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas”, Greenpeace Asia Tenggara berbicara kepada banyak nelayan migran tentang pengalaman mereka sekaligus untuk menyajikan potret kondisi hidup dan bekerja di atas kapal perikanan jarah jauh (Distant Water Fishing).
Berikut adalah 5 alasan perbudakan modern di laut masih mungkin terus terjadi, dan itu pula mengapa sangat penting kita menyoroti masalah serius ini , dalam momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia yang diperingati setiap 10 Desember serta Hari Pekerja Migran Internasional yang diperingati pada 18 Desember setiap tahunnya.
1. Pencari kerja yang rentan dari Indonesia dan Filipina mencoba peruntungan pekerjaan yang dijanjikan dibayar lebih pantas.
“Rahmatullah sangat ingin memperbaiki kondisi ekonomi dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya dengan pekerjaan bergaji lebih tinggi.” – artikel di Liputan BMI, publikasi Indonesia.
Banyak nelayan migran yang diwawancarai dalam artikel tersebut dan dalam laporan Greenpeace Asia Tenggara, menyatakan bahwa kesempatan kerja lokal langka dan tekanan ekonomi mendorong untuk mencari pekerjaan di luar negeri. Sangat umum pula bagi para pemuda di Asia Tenggara untuk bertanggung jawab menyediakan segala hal yang dibutuhkan orang tua dan keluarga mereka sehingga meskipun mendengar kisah-kisah yang tidak etis tentang apa yang terjadi pada para nelayan migran di laut, banyak yang masih berminat mengambil kesempatan untuk mendapatkan lebih banyak uang.
2.Agen tenaga kerja yang memikat pekerja dengan jebakan janji palsu
“Rahmatullah sangat ingin memperbaiki kondisi ekonomi dan memberikan kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya dengan pekerjaan bergaji lebih tinggi.” – artikel di Liputan BMI, publikasi Indonesia.
Hal umum dari banyak kesaksian yang didengar oleh Greenpeace Asia Tenggara, ini adalah tuduhan bahwa agen yang menempatkan pekerja sering menjanjikan gaji tinggi tetapi mengambil biaya pemrosesan dan penempatan yang besar, yang mengakibatkan kerugian besar bagi individu dan keluarga mereka. Seorang pekerja bahkan melaporkan diminta untuk menandatangani kontrak yang ditulis dalam bahasa lain, yang tidak dapat dipahami, membuatnya benar-benar tidak tahu tentang perjanjian yang baru saja dibuatnya.
3.Populasi ikan menurun dengan sangat cepat
Berkurangnya populasi ikan di pesisir memaksa kapal untuk mencari ikan lebih jauh ke tengah laut, dimana pemantauan dan kontrol hampir tidak mungkin terjadi. Penangkapan ikan di perairan yang jauh dari pesisir ini menghasilkan biaya operasional yang lebih tinggi dan meningkatkan kemungkinan eksploitasi nelayan migran untuk memotong biaya. Selain dari berbagai dugaan pelanggaran ketenagakerjaan, penangkapan ikan yang berlebihan dan ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) menjadi beban besar bagi ekosistem laut. Jelas isu perbudakan di laut sangat erat kaitannya dengan perikanan ilegal yang menguras populasi ikan dan menghancurkan ekosistem lautan dunia.
4.Alih Muat di Tengah Laut
Alih Muat di Tengah Laut (Transshipment at seas) adalah ketika tangkapan ikan, bahan bakar, dan sumber daya lainnya diangkut ke dan dipindahkan dari sebuah kapal ikan satu ke ke kapal ikan lainnya di tengah laut sehingga memungkinkan mereka menghabiskan lebih lama waktu berlayar di laut lepas. Isolasi di laut selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, membuat pelarian dari kondisi seperti budak menjadi sulit dan bahkan tidak mungkin. Transshipment bahkan dapat digunakan untuk mengangkut kru ke dalam situasi kerja paksa. Terlalu mudah bagi kapal-kapal ini untuk beroperasi jauh dari jangkauan hukum. Skenario seperti itu, dimana kapten kapal penangkap ikan bebas hukum, memungkinkan perbudakan modern terjadi di laut.
5.Kurangnya pengawasan atau dukungan dari pemerintah
Pada akhirnya dan bisa dikatakan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk melindungi rakyatnya. Jelas dari membaca “Seabound: The Journey to Modern Slavery on the High Seas” bahwa pemerintah yang bersangkutan gagal mengelola proses migrasi pekerja secara efektif sehingga hak-hak nelayan migran ini rentan terhadap eksploitasi.
Greenpeace Asia Tenggara sangat menekankan perlunya negara-negara anggota ASEAN, khususnya pemerintah Indonesia dan Filipina, untuk mengambil tindakan kebijakan konkret untuk mengatasi masalah ketenagakerjaan dan lingkungan yang disebutkan dalam laporan ini, serta langkah-langkah untuk menangani diskriminatif tingkat tinggi yang terjadi kapal perikanan jarak jauh. Dengan pandangan masyarakat dunia yang ikut menonton, sudah waktunya untuk mengambil langkah pertama untuk memastikan bahwa perbudakan modern di laut menjadi bagian dari masa lalu.
Model industri penangkapan ikan global yang ‘tidak terlihat, tidak terpikirkan’ ini tidak dapat lagi berlanjut, dan keluhan ketidakadilan dan penyalahgunaan yang tak berkesudahan harus segera diatasi oleh semua pemangku kepentingan. Satu penderitaan nelayan migran adalah terlalu banyak. Sangat penting untuk hukum nasional yang menjamin hak-hak nelayan migran ditegakkan sepenuhnya, atau, jika tidak ada, harus dikembangkan sesegera mungkin.
Dengan momentum Hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia serta Hari Buruh Migran Internasional di Desember 2019 ini kami fokus untuk mempromosikan cara-cara dan tindakan-tindakan yang perlu ditempuh, baik industri dan pemerintah, agar dapat beralih ke masa depan yang lebih berkelanjutan dan etis, melindungi apa yang paling penting: lautan dan mereka yang bekerja di sana~
Bagikan blog ini dan bantu kami menyoroti ketidakadilan industri perikanan. Baca laporan lengkapnya di sini.
Elizabeth Monaghan is a Digital Campaigner at Greenpeace Southeast Asia