-
Greenpeace Indonesia Desak Pemerintah Pajaki Industri Perusak Lingkungan dan Kelompok Super-Kaya
Sebagai respon atas ketimpangan ekonomi yang semakin tajam dan krisis iklim yang terus memburuk, Greenpeace Indonesia mengirimkan surat resmi kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, pada 31 Juli 2025.
-
Pembangkangan Sipil: Mengapa Aksi Langsung Diperlukan untuk Membuat Perubahan
Meskipun rakyat mungkin tidak memiliki uang dan kekuatan kelembagaan, mereka mungkin memiliki: (1) kebenaran moral, keadilan; (2) satu sama lain, kekuatan jumlah; (3) kreativitas; (4) kekayaan nyata dari komunitas yang berbagi; (5) kepemimpinan moral yang sejati; (6) komitmen untuk bekerja demi kebenaran moral tanpa keuntungan pribadi; dan (7) mereka memiliki kekuatan untuk menceritakan kisah mereka.
-
Putusan Gugatan Energy Transfer: Potret Buruk SLAPP yang Mengancam Perjuangan Iklim
Gugatan SLAPP yang diajukan oleh Energy Transfer di North Dakota, serta putusan pengadilan yang menghukum Greenpeace sebesar 660 juta dollar, adalah hal yang sangat berbahaya bagi demokrasi, kebebasan sipil, dan kelestarian lingkungan.
-
INDONESIA DARURAT DEMOKRASI! Demokrasi Dihabisi, Reformasi Dikhianati
Jakarta – DPR RI dan pemerintah melakukan manuver politik ugal-ugalan dengan merevisi UU Pilkada pada 21 Agustus 2024 untuk tetap membatasi ruang demokrasi dan meloloskan upaya Jokowi membangun dinasti politiknya.…
-
‘Indonesia is Not For Sale’, Seruan Masyarakat Sipil dan Warga Korban IKN di HUT RI ke-79
Penajam Paser Utara, Kaltim, 17 Agustus 2024—Tak jauh dari lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), sejumlah organisasi masyarakat sipil dan warga di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menggelar serangkaian kegiatan untuk…
-
Mengenal Gugatan SLAPP Energy Transfer, dan Mengapa Itu Berbahaya
Dalam beberapa tahun terakhir, Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (SLAPP) telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan menekan kebebasan berpendapat dan membatasi kebebasan masyarakat.
-
UU KSDAHE, Komitmen Semu untuk Konservasi Alam dan Pelindungan Masyarakat Adat
Tanggapan Greenpeace tentang UU KSDAHE yang bermasalah secara proses dan isi.