-
Pemerintah Harus Melanjutkan Moratorium Sawit dan Menghentikan Izin Baru
Meski pemerintah pusat belum membuka hasil evaluasi moratorium sawit secara menyeluruh kepada publik, realitasnya Greenpeace justru menemukan sekitar 1,5 juta hektar tutupan hutan alam masih diproyeksikan untuk kepentingan konsesi perkebunan sawit.
-
Tanggapan Greenpeace terhadap Standar Terbaru WHO Soal Kualitas Udara
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) baru saja memperbarui standar kualitas udara untuk pertama kalinya dalam kurun waktu 15 tahun.
-
Respons Greenpeace Indonesia terhadap Pernyataan Terbaru Presiden RRT Xi Jinping yang Akan Menghentikan Pembangunan PLTU Baru di Luar Tiongkok
Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping mengumumkan bahwa “China akan meningkatkan dukungan bagi negara-negara berkembang untuk pengembangan energi hijau dan rendah emisi, dan tidak akan membangun proyek pembangkit listrik batu bara yang baru di luar negeri.”
-
Menyelamatkan Hutan Alam Tersisa
Bulan ini genap tiga tahun berlakunya Instruksi Presiden tentang Moratorium Sawit. Pada 19 September 2021, kebijakan ini resmi berakhir dan belum ada kejelasan apakah akan diperpanjang atau tidak.
-
Tujuh Pejabat Negara Diputus Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pencemaran Udara Jakarta
Majelis Hakim akhirnya mengabulkan sebagian gugatan setelah persidangan berlangsung lebih dari dua tahun dan mengalami penundaan sidang putusan hingga delapan kali
-
Perjuangkan Hak ABK Indonesia, Serikat Pekerja di Indonesia Dukung Petisi Desak Pemerintah AS Hentikan Impor dari Perusahaan Bermasalah
Empat organisasi masyarakat sipil Indonesia memberikan dukungan untuk sebuah petisi yang diinisiasi oleh Greenpeace Amerika Serikat yang ditujukan pada Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) AS.
-
Tanggapan: Greenpeace Indonesia Mendesak Target dan Kerja Sama yang Lebih Ambisius Setelah Perjanjian Indonesia dan Norwegia Berakhir
Pada tanggal 10 September 2021 ini, pemerintah Indonesia mengakhiri kerjasama REDD+ bersama Norwegia. Greenpeace Indonesia menilai bahwa aksi ini menunjukkan kehancuran kerjasama dan komitmen di antara kedua pemerintah untuk mengambil aksi yang serius melawan krisis iklim.
-
Membongkar Darurat Iklim: Bagaimana Perusahaan-Perusahaan Barang Konsumen Menggenjot Produksi Plastik Perusahaan Minyak Besar
Perusahaan-perusahaan besar yang bergerak di bidang bahan bakar fosil seperti Aramco, Total, Exxon, dan Shell dilaporkan melakukan investasi besar-besaran dalam produksi petrokimia dan plastik.
-
Perubahan Iklim di Depan Mata, Apa Tugas Kita sebagai Umat Muslim?
Perlindungan planet ini adalah komponen kunci dalam tradisi Islam, maka dari itu umat Muslim wajib untuk menerapkannya dalam rutinitas sehari-hari.
-
Langkah Ambisius Diperlukan Segera Demi Mencegah Berbagai Dampak Buruk Krisis Iklim
Demi menekan dampak krisis iklim yang lebih buruk di masa mendatang, Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai langkah ambisius dalam kebijakan energi dan kehutanan. Karena tren emisi gas rumah kaca dari dua sektor tersebut terus meningkat cukup signifikan.
