-
Tidak Ada Konsistensi Dalam Melindungi Gambut
JAKARTA, 25 September 2017. Seiring dengan berlangsungnya pertemuan tahunan Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur (GCF) di Kalimantan, Greenpeace Indonesia ingin mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memegang teguh komitmen-komitmen mengatasi deforestasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat internasional dan mengimplementasikannya di lapangan dengan benar.
-
Mencegah dan Memadamkan Demi Hutan Tanpa Api
Masih jelas di ingatan kita krisis kebakaran hutan tahun 2015 - krisis terparah yang pernah terjadi di Indonesia bahkan dunia dalam konteks emisi dan perubahan iklim. Bencana telah membakar sekitar 2,6 juta hektar hutan dan lahan gambut, di Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan 103.000 jiwa alami kematian dini, dan meningkatkan risiko kepunahan Orangutan…
-
Pemerintah Belum Cukup Melindungi Hutan dan Gambut
JAKARTA, 12 September 2017. Usaha pemerintah harus lebih keras dalam melindungi hutan dan lahan gambut. Sejauh ini, pemerintah memang telah memperpanjang moratorium hutan dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut. Tapi perpanjang moratorium ini diragukan efektivitasnya
-
Penanam kelapa sawit terbesar di dunia dipaksa untuk memperbaiki lebih dari 1.000 hektar hutan hujan
Jakarta, 30 Agustus 2017 - Di bawah tekanan kuat dari para pelanggan dan masyarakat sipil, perusahaan kelapa sawit Malaysia FELDA Global Ventures (FGV) telah berjanji untuk memperbaiki lebih dari 1.000 hektar hutan gambut di Kalimantan Barat, Indonesia. [1] Ini adalah pertama kalinya perusahaan kelapa sawit dipaksa memperbaiki hutan hujan dan lahan gambut, agar tetap bisa…
-
Pemerintah Tidak Serius Melindungi Orangutan!
Jakarta, 22 Agustus 2017. Jumlah orangutan di Indonesia terus menurun. Dari estimasi terbaru dalam laporan Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) Orangutan Indonesia Tahun 2016 yang diluncurkan hari ini, dinyatakan kepadatan populasi orangutan di daratan Kalimantan (termasuk Sabah dan Sarawak) menurun dari 0,45-0,76 individu/km2 (PHVA 2004) menjadi 0,13-0,47 individu/km2.
-
Ketika PLTU dan Perubahan Iklim Membuat Asinnya Garam Kian Mahal
Beberapa waktu lalu Indonesia dihebohkan oleh harga garam yang naik tinggi. Berbagai faktor dituding menjadi penyebabnya, namun sangat sedikit sekali yang melihat dampak perubahan iklim sebagai salah satu penyebab utamanya.
-
Masyarakat Pesisir Labuan Menuntut Pemulihan Ekosistem Laut yang Rusak
Pandeglang-Banten, 7 Agustus 2017. Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batubara 2 Labuan berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar dan warga setempat. Pihak PLTU sempat berjanji akan memulihkan ekosistem laut khususnya di mulut muara, tapi hingga kini hal tersebut belum terealisasi. Alhasil, nelayan beserta warga pun mengadakan aksi di sekitar PLTU dan kantor Syahbandar Labuan pada…
-
Kualitas Udara Jabodetabek Jauh Melebihi Standar WHO Selama Semester Pertama
Jakarta, 30 Juli 2017 – Berdasarkan pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Greenpeace Indonesia sejak Januari hingga Juni di 21 lokasi [1], kualitas udara di Jabodetabek terindikasi telah memasuki level tidak sehat. Temuan ini serupa dengan hasil pemantauan udara yang juga dilakukan oleh Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Angka PM2.5 harian di sejumlah lokasi…
-
Briefing Paper – Kualitas Udara yang Buruk di Jabodetabek
Pemantauan kualitas udara yang dilakukan oleh Greenpeace juga menunjukkan bahwa polusi udara di wilayah Jabodetabek berada jauh di atas ambang batas kesehatan WHO dan Baku Mutu Udara Ambien Nasional.
-
Greenpeace: Kebakaran dan Kabut Asap Meningkat: Ujian bagi Komitmen Presiden untuk Perlindungan Hutan dan Gambut
JAKARTA, 28 Juli 2017 - Komitmen perlindungan hutan dan gambut Presiden Joko Widodo kini tengah diuji dengan kembali maraknya kebakaran hutan dari Sabang hingga Merauke. Titik api bermunculan di lahan gambut milik konsesi perusahaan, bahkan sepertiga dari titik api pada bulan Juli ini terjadi di wilayah moratorium yang seharusnya dilindungi.
