-
PTUN Memutuskan Peta dan Nama Pemegang HGU Papua dan Papua Barat Terbuka untuk Publik
© Greenpeace 19 Februari 2019, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan peta dan nama pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di provinsi Papua dan Papua Barat merupakan informasi yang terbuka…
-
Kenapa Kita Harus Peduli dari mana Makanan Laut yang Terhidang di Depan Kita Berasal?
Di belakang industri seafood yang menguntungkan, ada banyak praktik bisnis yang kotor, yang kental dengan praktik perbudakan modern, perusakan lingkungan, kolusi dengan pemerintah, dan belum lagi ancaman terhadap nelayan skala kecil dan keluarga mereka.
-
Terima kasih, kami ada berkat kamu
Terima kasih, kamu adalah Greenpeace Setiap suara yang kamu berikan, telah berhasil mendesak banyak perusahaan, politisi, dan lembaga pemerintah untuk bergerak maju meningkatkan peranan mereka usaha bersama dalam menjaga bumi. …
-
5 Alasan Perbudakan Modern di Laut Masih Terjadi
Perbudakan masih sangat terasa dalam konteks modern, khususnya dalam industri perikanan dan yang sangat memprihatinkan, terutama para pekerja migran dari Indonesia dan Filipina.
-
Tekan Konsumerisme Untuk Kendalikan Bencana Iklim
Pembelian dan penggunaan pakaian menyumbang sekitar 3% dari produksi emisi karbondioksida (CO2) global atau lebih dari 850 juta ton CO2 per tahun, dari manufaktur, logistik, dan penggunaan seperti mencuci, mengeringkan dan menyeterika.
-
Tak Ada Asap Jika Tak Ada Api
“Ada asap berarti ada api” adalah sebuah istilah yang berarti “tidak akan ada akibat jika tanpa sebab”. Dan saat ini yang sedang terjadi di Indonesia, kita sedang mengalami banyak asap yang disebabkan oleh banyaknya api yang membakar hutan Indonesia.
-
Pendanaan dari Korea Selatan untuk PLTU di Luar Negeri Membahayakan Kesehatan Umum
Korea Selatan merupakan investor publik asing terbesar ke-tiga dalam proyek-proyek PLTU di antara negara-negara G20 lewat lembaga-lembaga finansial publik (LFP).
-
Ketika Hakim Mendukung Warga Rancaekek #MelawanLimbah
Seketika keheningan memenuhi ruang sidang di PTUN Bandung kemarin siang. Hanya terdengar suara majelis hakim membacakan hasil putusan sidang.Warga menunggu keputusan peting ini, apakah hukum berpihak pada mereka?
-
Komisi Informasi Pusat: Informasi Hak Guna Usaha Papua dan Papua Barat sifatnya terbuka untuk publik
Jakarta, 14 Oktober 2019. Majelis Komisioner Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan informasi Hak Guna Usaha (HGU) di Provinsi Papua dan Papua Barat sebagai informasi publik yang bersifat terbuka. KIP memerintahkan…