Jakarta, 7 Desember 2020. Situasi pelik yang dihadapi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) karena pandemi Covid-19, ternyata tidak menyurutkan komitmen melakukan praktik bisnis ramah lingkungan. Ini adalah salah satu hasil studi yang dilakukan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada terhadap sektor UMKM, dengan melakukan survei terhadap 1.073 usaha sebagai responden. [1] Temuan ini sangat menarik, karena UMKM merasakan dampak yang sangat berat, yang tidak terjadi saat krisis ekonomi sebelumnya.
Sebanyak 96% responden menyatakan adanya penurunan omzet. Bila diuraikan dari jumlah tersebut, sebanyak 27% responden mengalami penurunan omzet di atas 60% dan 29% responden menyatakan omzet turun dengan rentang 40-60%. Temuan ini tentunya menjadi catatan suram UMKM, padahal sektor usaha ini berkontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB) sebanyak 55-60% pada 2018-2019. Bahkan penyerapan tenaga kerjanya di atas 90% dari total tenaga kerja.
“Dalam survei, UMKM lebih memerlukan bantuan tunai, ketimbang potongan pajak penghasilan dan subsidi bunga pada pinjaman non-KUR,” kata Poppy Ismalina, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Bantuan terhadap UMKM memang telah diberikan lewat program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan besaran Rp 114,81 triliun dari total pagu anggaran sebesar Rp 695,2 triliun, [2] namun itu hanya untuk jangka pendek, sedangkan pandemi belum bisa dipastikan kapan berakhir.
Sekalipun dalam kondisi krisis, UMKM ternyata tetap berusaha menjalankan komitmen bisnis berkelanjutan. Secara teknis, mereka berusaha menghemat konsumsi energi dalam kegiatan operasional. Menurut pelaku UMKM, praktik bisnis ramah lingkungan ternyata meningkatkan reputasi usaha. Oleh sebab itu, sebisa mungkin pelaku usaha menerapkan praktik hijau, kecuali aktivitas yang memerlukan biaya investasi besar. “Keinginan mendapatkan izin lingkungan juga dimiliki oleh mayoritas UMKM,” sambung Poppy.
Tata Mustasya, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, menuturkan, UMKM harus lebih menjadi prioritas dalam program pemulihan PEN. Pemerintah jangan justru menyokong pengusaha besar dan kebijakan yang tidak pro terhadap lingkungan, seperti kebijakan biodiesel yang mendapatkan subsidi sebesar Rp 2,78 triliun lewat PEN. [3] Apalagi pelaku UMKM kini semakin melihat bahwa praktik bisnis berkelanjutan bisa membawa usaha bertahan dalam jangka panjang. Untuk itu, pemerintah harus merancang strategi khusus untuk membantu UMKM bisa mengembangkan praktik bisnis hijau. Seperti halnya Pemerintah Malaysia dengan program Green Technology Financial Scheme, yakni pinjaman lunak bagi bisnis yang menerapkan praktik ramah lingkungan, yang sekarang memasuki tahap kedua (2.0) dengan total pendanaan RM 2 miliar. [4]
“Komitmen UMKM terhadap praktik bisnis hijau perlu direspons serius oleh pemerintah dengan berbagai insentif. Dengan menyerap tenaga kerja lebih dari 90 persen, pemerintah harus menempatkan UMKM sebagai prioritas kebijakan ekonomi dan tercermin dalam alokasi sumber daya pemerintah. UMKM juga bisa menjadi contoh bagi korporat besar bahwa keberlanjutan adalah masa depan yang tidak bisa ditawar, harus dimulai sekarang juga. Pandemi merupakan momentum untuk merealisasikan ekonomi hijau dan dukungan terhadap UMKM menjadi kunci dalam melaksanakan strategi pembangunan yang menempatkan lingkungan, manusia, dan ekonomi dalam satu kesatuan,” ujar Tata.
***
Catatan:
[1] Studi FEB Universitas Gadjah Mada berjudul “Dampak Pandemi, Praktik Bisnis Ramah Lingkungan, Rantai Pasok serta Bantuan Pemerintah yang Diperlukan oleh UMKM di Masa Pandemi”
[2] Data per 25 November 2020, https://covid19.go.id/berita/dana-bantuan-pcpen-telah-terealisasikan-rp42323-triliun dan https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/menteri-keuangan-sampaikan-realisasi-program-pen/
[3] Siaran pers “Program Biodiesel Berisiko Tinggi Bagi Ekonomi dan Lingkungan” bisa dibaca di sini
Kontak media:
Poppy Ismalina, Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada, [email protected]
Tata Mustasya, Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, +62812-9626-997, [email protected]
Ester Meryana, Jurukampanye Media Greenpeace Indonesia, +62-811-1924-090, [email protected]