Tanggapan Greenpeace Indonesia tentang pemerintah yang menjadikan paviliun Indonesia di COP30 sebagai ajang jual-beli karbon:
Ketua Tim Politik untuk Kampanye Solusi Hutan Global Greenpeace Rayhan Dudayev, mengatakan, “Bukannya fokus memperjuangkan pendanaan iklim yang adil di meja negosiasi COP30, Indonesia malah mengejar solusi palsu jangka pendek. Pasar karbon bukan pendanaan iklim–pendanaan yang seharusnya diemban negara maju untuk menyediakan dana iklim dibarengi upaya pengurangan emisi. Kredit karbon memberi ruang bagi pencemar besar untuk terus beroperasi yang mengakibatkan iklim terus memburuk yang akibatnya dirasakan masyarakat dunia termasuk Indonesia.
Perdagangan karbon juga berpotensi menambah daftar panjang masalah konflik Masyarakat Adat dengan penguasa konsesi hutan. Pemerintah seharusnya mendengarkan Masyarakat Adat yang juga bersuara kencang di perhelatan COP30 ini, dengan cara mengakui dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat lewat pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.”
Manajer Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, meneruskan, “Perdagangan karbon adalah greenwashing dan tidak akan menyelesaikan persoalan krisis iklim karena masih akan memberikan hak berpolusi untuk para pencemar lingkungan. Saat ini, komitmen iklim negara-negara yang tertuang dalam NDC yang telah disetorkan ke UNFCCC, termasuk Second NDC Indonesia, pun belum memadai dengan target Perjanjian Paris. Perdagangan karbon tidak akan mengurangi emisi secara signifikan tanpa komitmen serius meninggalkan energi fosil.
Klaim pemerintah Indonesia, baik yang disampaikan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo maupun Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol, bahwa potensi karbon kita mencapai US$7,7 miliar, bisa dibilang berlebihan. Kredibilitas karbon Indonesia masih rendah jika masih terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut, dan deforestasi. Apalagi di saat yang sama, pemerintah Indonesia tak berkomitmen menghentikan pembabatan hutan. Kalau Indonesia tidak mencapai penurunan emisi terutama dari sektor forest and land use (FoLU), bisa jadi karbon yang digembar-gemborkan pemerintah itu bernilai nol rupiah.
Ambisi pemerintah Indonesia untuk berjualan karbon juga diwarnai dugaan konflik kepentingan. Laporan media menyebutkan bahwa konsorsium yang disiapkan pemerintah untuk berjualan karbon diduga terafiliasi dengan grup korporasi besar yang punya rekam jejak mencemari lingkungan.
Jangan sampai pemerintah Indonesia sibuk berjualan karbon, tapi lupa komitmen utamanya menurunkan emisi.”
[SELESAI]
Kontak Media:
Rayhan Dudayev, Ketua Tim Politik Solusi Hutan Global Greenpeace, +62 811-1401-392
Budiarti Putri, Juru Kampanye Komunikasi Greenpeace Indonesia, +62 811-1463-105
