All articles
-
TAPMI: Pelaut Migran adalah Pekerja Migran
Kami berpendapat bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c UU No. 18/2017 telah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”) dan telah memberikan kepastian dan pelindungan hukum bagi awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran sebagai Pekerja Migran Indonesia.
-
Seruan Masyarakat Sipil di Pemilu 2024: Pilih Pulih dari Krisis Iklim dan Hancurnya Demokrasi dan HAM
Pemilu 2024 berlangsung di tengah situasi yang tak mudah; krisis iklim makin genting mengancam hidup warga, ruang demokrasi kian menyempit, serta ketidakpastian masa depan untuk generasi muda–misalnya menyangkut akses pendidikan dan lapangan pekerjaan.
-
MK Tetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam JR UU PPMI
MK Tetapkan Tim Advokasi Pelaut Migran Indonesia (TAPMI) sebagai Pihak Terkait dalam JR UU PPMI
-
Tiga Isu Debat Ketiga Capres yang Perlu Dikritisi: Perjanjian Internasional, ASEAN, TPPO
Kandidat yang akhirnya menjadi presiden harus berani berkomitmen untuk memperkuat pertahanan, termasuk menjaga kedaulatan sumber daya alam di laut Indonesia.
-
Saatnya Sistem Keuangan Berhenti Mendanai Perusakan Lingkungan yang Memperburuk Krisis Iklim
Kita berpacu dengan waktu untuk menghentikan dan memulihkan kerusakan Bumi. Sistem keuangan adalah salah satu sektor yang krusial mesti berubah.
-
Berhenti Basa Basi Buat Bumi, Cerita Kehilangan dan Kerusakan Bahan Pangan akibat Krisis Iklim
Kehilangan dan kerusakan akibat krisis iklim akan semakin banyak dialami oleh mereka yang mengandalkan mata pencaharian dari komoditas pangan seperti petani dan nelayan. Baru