-
Pembangkangan Sipil: Mengapa Aksi Langsung Diperlukan untuk Membuat Perubahan
Meskipun rakyat mungkin tidak memiliki uang dan kekuatan kelembagaan, mereka mungkin memiliki: (1) kebenaran moral, keadilan; (2) satu sama lain, kekuatan jumlah; (3) kreativitas; (4) kekayaan nyata dari komunitas yang berbagi; (5) kepemimpinan moral yang sejati; (6) komitmen untuk bekerja demi kebenaran moral tanpa keuntungan pribadi; dan (7) mereka memiliki kekuatan untuk menceritakan kisah mereka.
-
Putusan Gugatan Energy Transfer: Potret Buruk SLAPP yang Mengancam Perjuangan Iklim
Gugatan SLAPP yang diajukan oleh Energy Transfer di North Dakota, serta putusan pengadilan yang menghukum Greenpeace sebesar 660 juta dollar, adalah hal yang sangat berbahaya bagi demokrasi, kebebasan sipil, dan kelestarian lingkungan.
-
Greenpeace Asia Tenggara Umumkan Transisi Kepemimpinan: Yeb Saño Mundur Setelah Sembilan Tahun Bertransformasi, Jasper Inventor Ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif Sementara
Yeb Saño, akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Eksekutif pada akhir bulan ini, setelah sembilan tahun memimpin
-
Jejak Kerja Paksa Awak Kapal Indonesia di Kapal Taiwan dalam Produk Tuna Kalengan: Laporan Investigasi Greenpeace dan SBMI
Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara-Indonesia dan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI), “Netting Profits, Risking Lives: The Unresolved Human and Environmental Exploitation at Sea”, mengungkap dugaan praktik kerja paksa dan eksploitasi finansial yang dialami para awak kapal perikanan (AKP) migran Indonesia di kapal ikan jarak jauh berbendera Taiwan.
-
Mengenal Gugatan SLAPP Energy Transfer, dan Mengapa Itu Berbahaya
Dalam beberapa tahun terakhir, Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (SLAPP) telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan menekan kebebasan berpendapat dan membatasi kebebasan masyarakat.
-
Industri Pertambangan Bawa Dampak Sosial dan Lingkungan Negatif, Greenpeace dan Celios Dorong Prabowo-Gibran Beralih ke Ekonomi Hijau
Industri pertambangan yang digadang sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia ternyata belum mampu menciptakan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di desa sekitar
-
-
Majelis Ulama Indonesia Mengeluarkan Fatwa Pengendalian Perubahan Iklim Global
Sebagai bagian dari upaya mitigasi dampak krisis iklim, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan Fatwa Pengendalian Perubahan Iklim Global
-
Seruan Masyarakat Sipil di Pemilu 2024: Pilih Pulih dari Krisis Iklim dan Hancurnya Demokrasi dan HAM
Pemilu 2024 berlangsung di tengah situasi yang tak mudah; krisis iklim makin genting mengancam hidup warga, ruang demokrasi kian menyempit, serta ketidakpastian masa depan untuk generasi muda–misalnya menyangkut akses pendidikan dan lapangan pekerjaan.
-
Transisi Ekonomi Hijau Untungkan Perekonomian Nasional, Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat
Transisi ke ekonomi hijau diperkirakan dapat memberikan dampak hingga Rp 4.376 triliun ke output ekonomi nasional.
