-
SBMI-Greenpeace Mendesak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan untuk Melindungi ABK Indonesia
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Greenpeace mendorong Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia.
-
Peringkat Pengalengan Tuna Greenpeace 2020: Desakan Bagi Industri Pengalengan Tuna Untuk Menghapuskan Perbudakan Modern
Berdasarkan laporan Peringkat Pengalengan Tuna Asia Tenggara 2020: Keberlanjutan dan Keadilan di Laut Lepas, hanya 20 persen merek tuna besar di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan untuk mengatasi perbudakan modern di laut.
-
75 Tahun Indonesia Merdeka, Saatnya Atur Ulang Arah Ekonomi Dengan Pembangunan Ramah Lingkungan
Tanggapan Greenpeace Indonesia Terhadap Pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo
-
Koalisi Masyarakat KORAL: Bebaskan Nelayan dan Aktivis yang Menolak Tambang Pasir di Spermonde
Makassar, 14 Agustus 2020. Polair Polda Sulawesi Selatan menjemput paksa Manre nelayan Kodingareng dan Slamet Riyadi aktivis WALHI Sulsel tanpa alasan di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar. Penangkapan itu diduga terkait…
-
LAPORAN – Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural, dan Penghancuran Ruang Hidup di tanah Papua
Cerita krisis dan perlawanan tiga komunitas suku adat di Papua dan Papua Barat
-
Hutan Lestari, Orangutan Terlindungi!
Tidak hanya orangutan yang akan kehilangan rumahnya jika deforestasi di Indonesia terus berlanjut, kehidupan manusia pun akan terancam, karena hutan adalah sumber kehidupan kita.
-
Kedaulatan Pangan Sekarang dan Pasca Pandemi
COVID-19 telah mengubah kehidupan sehari-hari di hampir setiap sudut dunia. Bagi jutaan orang, kekhawatiran akan kelangkaan pangan membuat kondisi pandemi kian parah.
-
Perbudakan Modern di Laut Terus Berlanjut, Pemerintah Gagal Lindungi ABK Ikan Indonesia
erdasarkan analisis pengaduan kasus, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat sejak 2015 sampai saat ini ada sedikitnya 11 ABK asal Indonesia yang menjadi korban kerja paksa dan meninggal dunia.
-
Reorientasi Pembangunan Untuk Solusi Pemulihan Ekonomi, Bukan Birokrasi Baru
Ketika Pemerintah baru saja membentuk tim pemulihan ekonomi, masyarakat telah melakukan rangkaian langkah untuk menghidupkan kembali ekonomi, minimal bagi keluarganya sendiri hingga melakukan gerakan sosial bagi sesamanya