-
Bersihkan Politik Indonesia dari Batu Bara
Bisnis batu bara semakin besar karena ditunggangi oleh para elite politik. Batu bara bahkan telah menjadi salah satu sumber pendanaan politik terpenting baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
Putusan Komisi Informasi Pusat: Sepakat Mediasi, KLHK Membuka Pintu untuk Greenpeace Telusuri Informasi Jual-Beli Lahan Sawit Ilegal
Sesuai kesepakatan mediasi mewajibkan KLHK memfasilitasi Greenpeace untuk mengkonfirmasi secara langsung data tersebut dengan mantan pejabat KLHK yaitu Prof. San Afri Awang dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
-
Pemberian Izin Lokasi Reklamasi di Teluk Benoa, Kebijakan Memunggungi Laut dan Tidak Peka Sosial-Lingkungan
Greenpeace Indonesia menyesalkan sikap dan kebijakan terkini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kembali mengeluarkan Izin Lokasi Reklamasi di Teluk Benoa untuk kepentingan PT. Tirta Wahana Bali Internasional.
-
Gerakan Bersihkan Indonesia Ajak Pemilih Milenial untuk Menyeberang ke Masa Depan Energi yang Bersih dan Berkelanjutan
Indonesia tidak berada di jalur untuk mencapai 23% target energi terbarukan sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN) dan RUEN.
-
Pengaruh Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batubara
Sektor pertambangan batubara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah.
-
Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batu bara
Pemain kunci di industri batu bara memainkan peranan penting dalam pemilihan presiden 2019, baik di tim kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
-
Terobosan baru Wilmar Agar Para Perusak Hutan Tidak Dapat Bersembunyi
Pedagang minyak kelapa sawit terbesar dunia asal Singapura, Wilmar International, telah mempublikasikan rencana aksi terperinci untuk memetakan dan memantau semua pemasoknya.
-
Peringkat Pengalengan Tuna Greenpeace Terbaru: Hanya Lima Dari 23 Perusahaan Pengalengan di Asia Tenggara yang ‘Naik Kelas’
Laporan Peringkat Pengalengan Tuna Asia Tenggara 2018)’, hanya lima perusahaan pengalengan yang mencapai peringkat-nilai hijau dan ‘naik kelas’.
-
Kita Mempunyai Kekuatan untuk Mendorong Industri Tuna ke Arah yang Lebih Baik
Setelah tiga tahun terus berkampanye dan melakukan dialog kolaboratif di Asia Tenggara, kita sekarang memiliki lima perusahaan yang masuk dalam kategori peringkat "hijau" dari sebelumnya tidak ada sama sekali.
-
Tidak Ada Alasan – Iklim Kita Sedang Terbakar dan Saatnya Bertindak
COP24 harus bisa menghasilkan sebuah komitmen yang kuat untuk menyelamatkan dunia dari dampak perubahan iklim dalam rentang waktu 12 tahun tersisa, untuk mendorong tindakan-tindakan nyata.
