-
Putusan Komisi Informasi Pusat: Sepakat Mediasi, KLHK Membuka Pintu untuk Greenpeace Telusuri Informasi Jual-Beli Lahan Sawit Ilegal
Sesuai kesepakatan mediasi mewajibkan KLHK memfasilitasi Greenpeace untuk mengkonfirmasi secara langsung data tersebut dengan mantan pejabat KLHK yaitu Prof. San Afri Awang dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
-
Greenpeace: Rencana Aksi Terbaru Wilmar Tidak akan Memperbaiki Masalah Deforestasi
Rencana aksi baru yang dirilis oleh Wilmar International, pedagang minyak sawit terbesar di dunia, tidak sesuai dengan tujuan dan tidak akan membuat perusak hutan keluar dari rantai pasokannya.
-
Sejumlah Merek Global Masih Enggan Transparan Soal Rantai Pasok Sawit
Pada tahun 2010, merek-merek barang konsumen tersebut berjanji untuk menghapuskan deforestasi dari produksi minyak kelapa sawit dan komoditas utama lainnya pada tahun 2020. Tetapi ada bukti-bukti yang makin jelas bahwa mereka akan gagal memenuhi tenggat waktu tersebut, dengan konsekuensi berbahaya bagi iklim.
-
Pengaruh Elite Politik Dalam Pusaran Bisnis Batubara
Sektor pertambangan batubara telah menjadi komoditas politik dan sumber pendanaan kampanye politik di Indonesia selama 20 tahun terakhir, baik di tingkat nasional maupun daerah.
-
Stop Privatisasi Pulau: Warga dan Koalisi Masyarakat Sipil Desak Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono Cabut Izin PKKPRL Reklamasi di Pulau Pari
Jakarta, 8 Oktober 2025 – Ratusan warga Pulau Pari menyambangi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendesak pemerintah mencabut izin Persetujuan Kesesuaian Ruang Laut (PKKPRL)
-
Raja Ampat Terancam: Kembalinya Operasi PT Gag Nikel adalah Bencana bagi Rakyat Indonesia dan Alam Papua
Raja Ampat bukan sekadar harta nasional, ia adalah warisan dunia. Memberikan izin tambang untuk beroperasi lagi di wilayah ini menunjukkan keserakahan pemerintah dan korporasi