-
Pencabutan Izin Oleh Presiden Menciptakan Ketidakpastian Hukum, Pembukaan Lahan Merajalela di Jayapura
Peninjauan izin lahan oleh pemerintah Indonesia yang setengah hati telah menciptakan insentif buruk bagi perusahaan yang putus asa untuk mempertahankan cadangan lahan yang tidak aktif
-
Harapan yang mengapung: Kapal Greenpeace Esperanza pensiun setelah dua dekade, tetapi cahayanya terus bersinar
Esperanza, akan selalu menjadi simbol harapan, ia yang lahir dari dukungan jutaan orang di seluruh dunia dan diawaki oleh mereka yang mempertaruhkan keselamatan dan hidup mereka untuk melawan rintangan yang mustahil demi perlindungan lingkungan kita bersama.
-
Kawasan Hutan Hasil dari Pencabutan Ribuan Izin Perusahaan Harus Dilindungi Bukan untuk Izin Baru
Presiden Joko Widodo mencabut ribuan izin hak penguasaan lahan negara dari sektor bisnis ekstraktif yang merusak lingkungan seperti pertambangan, kehutanan, dan perkebunan.
-
Pukul Mundur Krisis Iklim dengan Bersepeda
Sepeda masih belum secara eksplisit menjadi bagian dari arus utama dalam upaya global pengurangan emisi dari sektor transportasi.
-
4 Cara Mendukung 4 Kampanye Greenpeace
Dengan krisis iklim yang dampaknya semakin dekat dengan kita, sekarang adalah saat yang tepat untuk kita mengambil peran sekecil apapun.
-
-
1.000 Kartu Pos Rakyat kepada Presiden Jokowi Berisikan Harapan Demi Keberlanjutan Pertiwi
Memanfaatkan momentum Hari Pahlawan, Greenpeace Indonesia mengantarkan 1.000 kartu pos dari masyarakat di seluruh Indonesia kepada Presiden Joko Widodo.
-
Kegagalan Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan, Bahayakan Keselamatan Manusia dan Planet Bumi
Analisis Greenpeace Indonesia dan The Tree Map menemukan seluas 3,12 juta hektar (ha) perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan hingga akhir tahun 2019.
-
Hasil Sidang Adat Malamoi Menolak Kehadiran Perusahaan Sawit di Wilayah Mereka
“Kami tidak mau ada kelapa sawit dan kami mendukung bupati Sorong. Kami juga mendesak sumpah adat untuk buat bambu tui (bambu pamali) supaya tidak ada yang berani kasih tanah untuk perusahaan kelapa sawit,” Pieter Koso, wakil ketua Dewan Adat Konhir.
-
Perlindungan ABK Masih Lemah, 24 Organisasi Sipil Desak Negara Anggota ASEAN Ratifikasi Konvensi ILO 188
Sebuah laporan yang disusun dan didukung oleh 24 organisasi sipil di kawasan Asia Tenggara menyebut bahwa badan-badan sektoral tersebut belum mengakui “ABK migran” sebagai “buruh migran” dan belum berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan masalah para ABK.
