Raja Ampat, 21 Agustus 2026–Puluhan Masyarakat Adat di Raja Ampat berkumpul dalam kegiatan Heyul Pelei Koranu Fyak (Jumpa Akbar Masyarakat Adat Raja Ampat) di Kampung Arborek, yang diselenggarakan oleh Forum Gelar Senat Raja Ampat, didukung oleh Greenpeace Indonesia dan Institut USBA. Selain perwakilan dari 20 subsuku di Raja Ampat, pertemuan ini juga dihadiri beberapa Masyarakat Adat dari Sorong Selatan, Amazon, dan Sarawak, serta masyarakat terdampak industri nikel dari Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara dan Desa Kawasi, Pulau Obi, Maluku Utara.
Pertemuan yang bakal berlangsung selama tiga hari ini akan menjadi ruang bagi Masyarakat Adat untuk membangun dan memperkuat solidaritas demi melindungi ruang hidup dan keanekaragaman hayati, terutama di tiga bentang alam hutan hujan terbesar terakhir di dunia.
Acara Heyul Pelei Koranu Fyak dimulai pada 20 Agustus petang dengan penyambutan dari masyarakat Arborek. Dengan tradisi mansorandak, cakalele, dan tambur suling, tuan rumah menerima kedatangan para tamu di kampung wisata ini. Perwakilan dari tiap subsuku yang hadir pun memperkenalkan diri sembari menuturkan cerita yang dibawa dari kampung masing-masing.
“Pertemuan di tempat ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi hasil dari serangkaian proses konsolidasi internal Masyarakat Adat di Raja Ampat. Perwakilan dari suku besar, yakni dari suku Maya dan suku Biak–baik dari tetua adat, perempuan, dan anak muda, berhimpun untuk bicara tentang bagaimana kami bisa bersama-sama menjaga Raja Ampat dengan pengetahuan yang kami miliki. Ini sekaligus upaya kami untuk memperkuat solidaritas dan persatuan Masyarakat Adat di Raja Ampat,” kata Charles Imbir, Ketua Dewan Adat Subsuku USBA.
Pada 21 Agustus, rangkaian acara dibuka dengan forum dialog multipihak. Antropolog dari Papua, George Mentansan dan Amos Mambrasar, mengawali forum dengan berkisah tentang sejarah dan identitas masyarakat Raja Ampat, termasuk berbagai persentuhan sosial yang terjadi, yang semuanya membentuk etnografi orang Raja Ampat hari ini. Keduanya juga membicarakan tentang lanskap Raja Ampat yang kaya akan keanekaragaman hayati dari gunung, pesisir, pulau kecil hingga lautnya.
Namun di sisi lain, menurut George Mentansan, Raja Ampat dengan gugusan pulau kecilnya juga rentan terhadap dampak krisis iklim dan eksploitasi sumber daya alam berlebih, apalagi praktik penambangan. Ia mengatakan, kerusakan lingkungan di Raja Ampat bukan hanya akan mengancam manusia atau pariwisata, tetapi juga keanekaragaman budaya yang amat tinggi. Maka dari itu, George mengatakan, menjaga lingkungan Raja Ampat menjadi praktik tak terpisah untuk menjaga kekayaan budaya.
“Ada satu kebiasaan seperti membuat kalender ekologis pesisir untuk kepulauan; ada tempat pamali yang mensyaratkan kita bicara dalam bahasa (lokal) jika datang ke sana; atau ada mitologi untuk tidak mengambil ikan besar. Itu semua cara orang tua kita supaya jenis-jenis ikan tidak punah. Kitong harus menjaga kebudayaan sebagai benteng terakhir penjaga alam Raja Ampat,” ujar George.
Adapun Amos Mambrasar menekankan kisahnya pada sejarah identitas orang Raja Ampat dan persentuhan sosial yang terjadi, sekaligus menerangkan perbedaan konsepsi adat sebagai nilai, norma, kebiasaan, dan hukum dari suatu kelompok, dengan konsepsi ulayat sebagai teritorial yang dimiliki. Menurut dia, Masyarakat Adat dari komunitas yang berbeda pun dapat bekerja sama untuk menjaga lingkungan. “Kita bicara tentang kelompok Masyarakat Adat yang datang dari luar ke Raja Ampat membawa adat-istiadat. Kelompok adat ini punya lebensraum, ruang hidup, dan kita bisa meminta tanggung jawab mereka untuk ikut menjaga lingkungan bersama-sama dengan kita,” ujar Amos.
Perempuan Kayapo dari Amazon, Panh O Kayapo, juga membagi kisahnya dalam dialog multipihak tersebut. Menyinggung tentang watak kolonial yang ekstraktif dan bagaimana Masyarakat Adat tak boleh tunduk pada kekuatan tersebut, Panh O mengatakan Masyarakat Adat adalah aktor paling utama dalam perlindungan lingkungan. Perempuan adat, ia melanjutkan, juga menjadi penjaga keanekaragaman hayati yang sebenarnya.
“Kita perempuan tidak hanya menjaga anak, tetapi juga keanekaragaman hayati. Saya bicara perempuan bukan hanya untuk generasi kita tapi yang terpenting juga bagaimana kita bisa mewariskan untuk masa depan yang lebih baik,” ujar Panh O, yang bicara dalam bahasa asalnya. Ia didampingi dua penerjemah, yang mengalihbahasakan ceritanya ke bahasa Portugis dan bahasa Indonesia.
Aktivis perempuan Papua, Frida Kelasin, juga bicara tentang pengetahuan menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab kepada Tuhan, yang dalam bahasa Moi disebut fun, atau menseren dalam bahasa Biak. Ia juga merasa terhubung dengan cerita yang dituturkan Panh O Kayapo. “Tong perempuan Papua pasti connect dengan yang disampaikan dari Amazon. Posisi perempuan dalam adat itu bagaimana. Pengetahuan perempuan adat adalah kekuatan kehidupan, lantas kekuatan seperti apa yang mau kita bahas untuk menjaga kehidupan di Raja Ampat,” ucapnya.
Kepala Global Greenpeace untuk Kampanye Hutan Indonesia, Kiki Taufik, mengatakan bahwa perjuangan menjaga Raja Ampat memang penuh tantangan, tetapi harus terus dilakukan. Riset terbaru Greenpeace menemukan Raja Ampat masih terancam tambang, baik tambang nikel yang masih aktif maupun ancaman tambang di masa mendatang karena pemerintah Indonesia belum menetapkan perlindungan penuh dan permanen untuk kawasan dengan kekayaan keanekaragaman hayati laut terkaya di dunia ini.
“Saban tahun Indonesia makin kehilangan hutan dan keanekaragaman hayatinya. Sejak 2001 hingga 2023, Papua kehilangan hutan primer sekitar 722 ribu hektare. Di awal tahun lalu, kita mendapat kabar bagaimana ambisi proyek strategis nasional di Papua bagian selatan untuk food and energy estate seluas 2,7 juta hektare. Bukan hanya pohon-pohon di tanah yang hilang, tapi sungai dan perairan akan rusak,” kata Kiki. “Perjuangan mempertahankan hutan Papua, termasuk Raja Ampat ini adalah perjuangan yang mungkin tidak selesai dalam waktu singkat, tetapi harus kita perjuangkan dalam waktu yang panjang, sebab Papua bukan tanah kosong.”
Dialog multipihak Heyul Pelei Koranu Fyak juga dihadiri Staf Ahli Bidang Otonomi Khusus Papua Kabupaten Raja Ampat, Abia Mamoribo; Ketua Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Mesakh Mambraku; anggota Pokja Agama Majelis Rakyat Papua Barat Daya, Rafael Mambrasar; dan Franky Umpain, Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya.
Dalam dua hari ke depan, pertemuan ini akan berlangsung dengan mengintegrasikan forum musyawarah untuk tetua, perempuan, anak muda adat, anak-anak, serta solidaritas Masyarakat Adat dan masyarakat terdampak dari berbagai wilayah; dialog kebudayaan; aksi ekologis; dan ruang untuk berbagi pengetahuan. [SELESAI]
Catatan Editor:
Foto dan video acara Heyul Pelei Koranu Fyak dapat diakses di tautan berikut
https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJHP3DSO
Narahubung:
Charles Imbir, Institut USBA, +62 812-9393-4800
Kiki Taufik, Greenpeace Indonesia, +62 811-8706-074
Budiarti Putri, Greenpeace Indonesia, +62 811-1463-105
