-
Bisakah Keuangan Syariah Jadi Alternatif Pembiayaan Target Transisi Energi Bersih Prabowo?
Pidato Nota Keuangan perdana Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR 15 Agustus 2025 lalu penuh dengan ambisi, namun juga sarat akan kontradiksi lantaran komitmen Prabowo terhadap transisi energi bersih yang bertolak belakang dengan rencana yang sudah ada saat ini.
-
Krisis Iklim Bayangi 80 Tahun Kemerdekaan Indonesia, Tapi Absen di Pidato Kenegaraan Prabowo
Di tengah krisis iklim, Indonesia merayakan HUT Kemerdekaan dalam ancaman hujan ekstrem yang harusnya tak lagi hadir di Agustus. Tapi isu yang penting ini hilang dari pidato Presiden Prabowo.
-
Transisi Energi Indonesia: Di Persimpangan Jalan Politik Global
Transisi energi Indonesia tengah berdiri di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada urgensi untuk segera beralih dari energi fosil untuk menghadapi krisis iklim yang kian nyata dan terasa.
-
Jangan Ada Ruang untuk Fosil pada RUPTL Baru
Setelah absen memperbaharui RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) selama tiga tahun sejak 2021, PT PLN dan Pemerintah akhirnya mengeluarkan RUPTL 2025-2034 kemarin.
-
PLTU Captive di Sulawesi: Kemunduran Transisi Energi Indonesia
Industri nikel di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah bergantung pada PLTU captive berbahan bakar batu bara, yang berkontribusi signifikan terhadap pencemaran lingkungan.
-
Pengesahan Revisi UU Minerba: Langkah Mundur bagi Transisi Energi dan Keadilan Lingkungan
Langkah Mundur bagi Transisi Energi dan Keadilan Lingkungan
-
Konferensi Keuangan Islam Menyoroti Pentingnya Konsep Halal dan Thayyib untuk Pendapatan Ekonomi Berkelanjutan
Melalui kampanye keuangan islami, Ummah for Earth akan mengupayakan dialog antar pemangku kepentingan, serta menghubungkan narasi solusi dan aksi iklim dengan audiens kami, sehingga keuangan islami dapat diperhitungkan sebagai solusi pembiayaan iklim”
-
Tanggapan Greenpeace terhadap Pernyataan Menteri ESDM tentang Pembatalan Pensiun Dini PLTU
Jakarta, 5 Februari 2025 – Pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang menyebut program pensiun dini PLTU jangan dipaksakan karena keterbatasan anggaran justru menunjukkan komitmen pemerintah yang setengah hati
-
Greenpeace dan Celios: Rapor Merah 100 Hari Pemerintahan Prabowo-Gibran
Berbagai kebijakan pemerintah dinilai memperkuat warisan Joko Widodo yang menguntungkan oligarki namun merugikan rakyat dan lingkungan.
-
Masuk Daftar Dirty 30, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Ucapkan Selamat ke Adaro
Belum lama ini, analisis Dirty 30 oleh Toxic Bond Initiative menempatkan Adaro Energy Indonesia sebagai salah satu penerbit obligasi terkotor sedunia, bersama jajaran perusahaan bahan bakar fosil raksasa lainnya, seperti Exxon dan Shell. Adaro memiliki obligasi sebesar US$750 juta yang akan jatuh tempo di bulan Oktober tahun ini.
