-
Perbudakan Modern di Laut Terus Berlanjut, Pemerintah Gagal Lindungi ABK Ikan Indonesia
erdasarkan analisis pengaduan kasus, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat sejak 2015 sampai saat ini ada sedikitnya 11 ABK asal Indonesia yang menjadi korban kerja paksa dan meninggal dunia.
-
Reorientasi Pembangunan Untuk Solusi Pemulihan Ekonomi, Bukan Birokrasi Baru
Ketika Pemerintah baru saja membentuk tim pemulihan ekonomi, masyarakat telah melakukan rangkaian langkah untuk menghidupkan kembali ekonomi, minimal bagi keluarganya sendiri hingga melakukan gerakan sosial bagi sesamanya
-
Respons Greenpeace terhadap pernyataan Asia Pulp & Paper yang membantah pembukaan lahan gambut
“Greenpeace telah memberikan bukti jelas [1] yang menunjukkan Asia Pulp and Paper (APP) membangun kanal baru di lahan gambut [2] serta merusak vegetasi alami yang bertentangan dengan komitmen mereka sendiri.…
-
Sejak Menjabat Komitmen Presiden Jokowi Melindungi Gambut Tidak Pernah 100 Persen
Jakarta, 20 Juli 2020. Presiden Joko Widodo masih gagal melakukan pemulihan gambut secara signifikan sesuai janji Jokowi di awal periode pertamanya. Rencana pembubaran Badan Restorasi Gambut (BRG) menimbulkan pertanyaan soal…
-
Greenpeace Menemukan Perusakan Lahan Gambut dan Memicu Kebakaran Hutan oleh Asia Pulp and Paper
15 Juli 2020, Jakarta. Indonesia memasuki rawan kebakaran hutan dan lahan, Greenpeace Asia Tenggara mengungkapkan bahwa Asia Pulp and Paper (APP), perusahaan pulp dan kertas terbesar di dunia, yang dimiliki…
-
Omnibus Law Bahayakan Investasi Berkelanjutan di Indonesia
Omnibus Law merupakan cerminan semakin rendahnya komitmen pemerintah dalam melindungi sumber daya alam, hutan, lahan, dan laut Indonesia.
-
Greenpeace: Proyek Cetak Lahan Sawah Baru di Gambut Hanya Akan Memperbesar Malapetaka Kebakaran Hutan dan Lahan
Greenpeace Indonesia telah memperingatkan potensi bahaya bencana lingkungan jika pemerintah tetap memaksakan proyek cetak sawah baru (food estate) yang kontroversial.
-
Polusi udara memakan biaya Rp 21 triliun di Jakarta pada tahun 2020
Selama masa PSBB transisi, konsentrasi PM2.5 dan NO2 di Jakarta terus meningkat. Pada 15 Juni, Jakarta berada di peringkat satu dari lima kota di dunia dengan kualitas udara terburuk menurut database IQAir Visual.
-
Gugatan Pencemaran Udara “Satu Tahun Digantung Negara”
Dengan jalan persidangan yang lambat hingga satu tahun dan minimnya respons positif dari ketujuh tergugat tersebut, Koalisi Ibukota kembali mengingatkan kepada pemerintah untuk menunjukkan sikap serius dalam memberikan hak sehat untuk warga negara.
-
Pembukaan Lapangan Kerja di Sektor Energi Terbarukan: Solusi Menuju ‘Better Normal’
Untuk menghidupkan kembali roda ekonomi yang lebih baik pasca pandemi, saatnya pemerintah Indonesia mulai melakukan perubahan mendasar, termasuk di sektor energi.
