-
RUU Cipta Kerja Tenggelamkan Nelayan Kecil dan Tradisional
Jakarta, 7 Oktober 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) secara tegas menolak RUU Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (05/10). Penolakan…
-
Penilaian Sektor Ketenagalistrikan di Asia Tenggara: Hambatan Energi Terbarukan dan Subsidi Batu Bara Berisiko Menghasilkan Bencana Iklim
Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) mengenai penilaian sektor kelistrikan memperlihatkan kepentingan terselubung industri batu bara, perubahan kebijakan yang tidak menentu, dan hambatan politik untuk energi terbarukan.
-
Emir Moeis Tidak Cukup, KPK Harus Tuntut Korporasi yang Terlibat Korupsi PLTU Tarahan
JAKARTA, 17 September 2020 – Delapan tahun setelah Emir Moeis divonis bersalah, kajian terbaru mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tender proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu…
-
KORAL: Menolak Aturan Cantrang Yang Telah Merugikan Nelayan dan Merusak Habitat
Jakarta, 17 September 2020. Koalisi Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) mendesak Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo untuk kembali melarang penggunaan cantrang, sebab telah banyak nelayan merasa dirugikan. KORAL menilai…
-
Kombinasi Kabut Asap dan Covid-19 Meningkatkan Risiko Kematian di Daerah Rawan Karhutla
Laporan ‘Membara’ yang dirilis hari ini oleh Greenpeace, mengungkap dampak pencemaran kabut asap dari kebakaran hutan dan deforestasi terhadap kesehatan manusia di daerah rawan karhutla.
-
Mencegah Lobi-Lobi Solusi Palsu dari Pelaku Industri
Kantong berbahan dasar tanaman pangan digadang-gadang bisa masuk dalam kategori Kantong Belanja Ramah Lingkungan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019. Padahal digunakannya kantong ini sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai merupakan solusi palsu.
-
SBMI-Greenpeace Mendesak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan untuk Melindungi ABK Indonesia
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Greenpeace mendorong Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia.
-
Peringkat Pengalengan Tuna Greenpeace 2020: Desakan Bagi Industri Pengalengan Tuna Untuk Menghapuskan Perbudakan Modern
Berdasarkan laporan Peringkat Pengalengan Tuna Asia Tenggara 2020: Keberlanjutan dan Keadilan di Laut Lepas, hanya 20 persen merek tuna besar di Asia Tenggara yang memiliki kebijakan untuk mengatasi perbudakan modern di laut.
-
Koalisi Masyarakat KORAL: Bebaskan Nelayan dan Aktivis yang Menolak Tambang Pasir di Spermonde
Makassar, 14 Agustus 2020. Polair Polda Sulawesi Selatan menjemput paksa Manre nelayan Kodingareng dan Slamet Riyadi aktivis WALHI Sulsel tanpa alasan di Dermaga Kayu Bangkoa, Makassar. Penangkapan itu diduga terkait…
-
LAPORAN – Ekspansi Perkebunan Sawit, Korupsi Struktural, dan Penghancuran Ruang Hidup di tanah Papua
Cerita krisis dan perlawanan tiga komunitas suku adat di Papua dan Papua Barat
