-
Upaya Sistematis Pemerintah Melanggengkan Energi Kotor Batu Bara Melalui Perombakan Sejumlah Undang-Undang di Masa Pandemi
Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah bermasalah sejak awal pembahasan. Tidak hanya menutup diri dari aspirasi masyarakat, muatan omnibus law telah mengebiri sejumlah aturan terkait…
-
Mari Sambut A Better Normal
Berikut adalah newsletter Greenpeace Indonesia tahun 2020, "Better Normal".
-
Karhutla dalam Lima Tahun Terakhir
Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara 'Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir' mengungkap kegagalan total pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran.
-
Jangan Biarkan UU Cipta Kerja Membakar Hutan Indonesia!
Saat ini hutan, lahan gambut, dan masyarakat Indonesia menghadapi ancaman baru: OMNIBUS LAW.
-
Analisis Greenpeace: Hutan dan Lahan Gambut Setara 8 Kali Luas Pulau Bali Terbakar dalam 5 Tahun Terakhir
Jakarta, 22 Oktober 2020. Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara ‘Karhutla Dalam Lima Tahun Terakhir’ mengungkap kegagalan total pemerintah Indonesia dalam melindungi hutan dan lahan gambut dari pembakaran. Terungkap sekitar 4,4…
-
Co-firing PLTU Batu Bara: Solusi Semu Emisi Gas Rumah Kaca
Pemanfaatan biomassa sebagai campuran batu bara untuk bahan baku Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, adalah hal yang keliru dan merupakan solusi semu.
-
Dari Jogja hingga Jakarta, Cerita Mahasiswa yang menolak UU Cipta Kerja
Seperti yang diungkapkan, MP, “Gerakan hati yang ngebuat aku turun ke aksi, karna sadar ada suatu hal yang mengganjal dari disahkannya RUU Cipta Kerja ini mulai dari dirancangnya UU tersebut sampai ke isinya,”
-
Para Pebisnis Tambang dan Energi Kotor di Balik Omnibus Law:
Koalisi mencoba menelusuri siapa saja aktor penting mulai dari Satgas Omnibus Law hingga Pimpinan DPR RI yang memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor untuk menemukan jawaban siapa sesungguhnya yang diuntungkan dari regulasi ini.
-
RUU Cipta Kerja Tenggelamkan Nelayan Kecil dan Tradisional
Jakarta, 7 Oktober 2020 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) secara tegas menolak RUU Cipta Kerja yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (05/10). Penolakan…
-
Penilaian Sektor Ketenagalistrikan di Asia Tenggara: Hambatan Energi Terbarukan dan Subsidi Batu Bara Berisiko Menghasilkan Bencana Iklim
Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) mengenai penilaian sektor kelistrikan memperlihatkan kepentingan terselubung industri batu bara, perubahan kebijakan yang tidak menentu, dan hambatan politik untuk energi terbarukan.
