-
Emir Moeis Tidak Cukup, KPK Harus Tuntut Korporasi yang Terlibat Korupsi PLTU Tarahan
JAKARTA, 17 September 2020 – Delapan tahun setelah Emir Moeis divonis bersalah, kajian terbaru mengungkap adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus korupsi tender proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap batu…
-
KORAL: Menolak Aturan Cantrang Yang Telah Merugikan Nelayan dan Merusak Habitat
Jakarta, 17 September 2020. Koalisi Untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) mendesak Menteri Kelautan Perikanan Edhy Prabowo untuk kembali melarang penggunaan cantrang, sebab telah banyak nelayan merasa dirugikan. KORAL menilai…
-
Mengapa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tidak Pro-Lingkungan?
Pandemi Covid-19 berdampak bagi perekonomian global. Sejumlah negara sudah mengumumkan status resesi. Sementara Indonesia, perekonomiannya terjun ke minus 5,32 persen. Bagaimana pemerintah mengatasinya?
-
Kombinasi Kabut Asap dan Covid-19 Meningkatkan Risiko Kematian di Daerah Rawan Karhutla
Laporan ‘Membara’ yang dirilis hari ini oleh Greenpeace, mengungkap dampak pencemaran kabut asap dari kebakaran hutan dan deforestasi terhadap kesehatan manusia di daerah rawan karhutla.
-
Membara: Dampak Kesehatan dari Kebakaran Hutan di Indonesia dan Implikasinya bagi Pandemi Covid-19
Saat Indonesia bersiap menghadapi musim kebakaran hutan dan lahan tahun 2020, sebuah kajian data yang tepat pada waktunya tentang dampaknya terhadap masyarakat yang terdampak asap kebakaran menunjukkan bahwa para pemegang kekuasaan saat ini ataupun sebelumnya secara konsisten dan masif terus meremehkan dampak karhutla terhadap kesehatan manusia.
-
Menyemai Ketahanan Pangan Lewat Sagu
Tak hanya menjadi sumber kehidupan masyarakat pesisir Papua, sagu juga berpotensi menjadi alternatif makanan pokok masyarakat Indonesia.
-
RUU Cipta Kerja Melemahkan Aturan Perlindungan Lingkungan Hidup
Dalam pidato pelantikannya, Presiden Joko Widodo menyebutkan lima prioritas kerja pemerintah selama periode 2019-2024, yakni pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), pengembangan infrastruktur, pemangkasan kendala regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi.…
-
Bebaskan Laut Kita dari Jerat Plastik
Plastik sekali-pakai menghasilkan masalah polusi yang semakin mendesak, terutama untuk lautan kita. Penyu dan paus terjerat oleh limbah plastik dan mikroplastik memasuki tubuh hewan laut yang kita konsumsi. Kita perlu mengambil peran masing-masing untuk menyelesaikan masalah ini.
-
Mencegah Lobi-Lobi Solusi Palsu dari Pelaku Industri
Kantong berbahan dasar tanaman pangan digadang-gadang bisa masuk dalam kategori Kantong Belanja Ramah Lingkungan dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 142 Tahun 2019. Padahal digunakannya kantong ini sebagai pengganti kantong plastik sekali pakai merupakan solusi palsu.
-
SBMI-Greenpeace Mendesak Pemerintah Segera Terbitkan Peraturan untuk Melindungi ABK Indonesia
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) bersama dengan Greenpeace mendorong Presiden Joko Widodo segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelindungan ABK Indonesia.
