-
Menanti Peraturan Turunan UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Dari sisi hukum, pelindungan terhadap pelaut awak kapal dan pelaut perikanan yang bekerja atau dipekerjakan di luar negeri hanya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI).
-
Koalisi Masyarakat Sipil Khawatir Pembukaan Lahan Hutan Berdalih Investasi Terjadi di Tanah Papua
Sorong, 5 Maret 2020. Pemerintah telah mencanangkan investasi besar-besaran di Tanah Papua, roadmap (peta jalan) dipaparkan dalam rangkaian acara Pertemuan Tingkat Tinggi Investasi Hijau pada 25-27 Februari silam di Sorong,…
-
Memperkuat Tata Kelola Laut dan Perikanan Indonesia untuk Keberlanjutan
KORAL sebuah koalisi yang terdiri dari 9 (sembilan) Organisasi Masyarakat Sipil, lahir untuk mengingatkan agar para pemangku kepentingan di sektor kelautan dan perikanan mengedepankan nilai-nilai keberlanjutan dan menjalankan prinsip demokrasi partisipatoris.
-
Tidak Ambisius dan Tidak Melibatkan Masyarakat, Updated Nationally Determined Contributions (NDCs) Indonesia 2020 Hanya Akan Memperburuk Bencana Krisis Iklim
Keputusan pemerintah Indonesia untuk tidak menaikkan target NDCs yang rencananya akan diserahkan kepada Sekretariat United Nations Framework Convention of Climate Change (UNFCCC) pada Maret mendatang sangat mengecewakan
-
Agar Tragedi Longsornya Sampah di Leuwigajah Tidak Terulang
Lima belas tahun lalu, tepatnya 21 Februari 2005, Indonesia berduka atas kematian 157 jiwa disebabkan longsor sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat.
-
PTUN Memutuskan Peta dan Nama Pemegang HGU Papua dan Papua Barat Terbuka untuk Publik
© Greenpeace 19 Februari 2019, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan peta dan nama pemegang Hak Guna Usaha (HGU) di provinsi Papua dan Papua Barat merupakan informasi yang terbuka…
-
Kenapa Kita Harus Peduli dari mana Makanan Laut yang Terhidang di Depan Kita Berasal?
Di belakang industri seafood yang menguntungkan, ada banyak praktik bisnis yang kotor, yang kental dengan praktik perbudakan modern, perusakan lingkungan, kolusi dengan pemerintah, dan belum lagi ancaman terhadap nelayan skala kecil dan keluarga mereka.
-
Lemahnya Penanganan dan Pengawasan Limbah Radioaktif di Indonesia, Pemerintah Jangan Bermimpi Untuk Bangun PLTN
Jakarta 16 Februari. Ditemukannya radiasi nuklir yang melebihi batas aman oleh Bapeten di sebuah tanah kosong di dalam kawasan Perumahan Batan Indah, Serpong, Tangerang Selatan dan serpihan radioaktif dengan kandungan…
-
Mereka Yang Beraksi Melawan Polusi Udara!
Solusi polusi udara dari berbagai aksi masyarakat Kita sedang berada dalam krisis kemanusiaan dan iklim. Lebih dari 4,5 juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun karena disebabkan oleh polusi…
-
Kerugian Ekonomi akibat Polusi Udara Capai 11 Miliar USD
*Laporan terbaru Greenpeace Asia Tenggara dan CREA JAKARTA, 12 Februari – Sebuah penelitian baru dari Greenpeace Asia Tenggara dan Pusat Penelitian Energi dan Udara Bersih (CREA) menunjukkan polusi udara dari…
