-
Tiga Negara Hutan Tropis Terbesar Teken Kesepakatan, Apa yang Jadi Catatan?
Tanggapan Greenpeace tentang aliansi tiga negara hutan hujan terbesar
-
Demokrasi Indonesia Melemah, Krisis Iklim Makin Parah
KTT G20 seakan menjadi forum rahasia milik elit sangat tertutup, rakyat biasa tak boleh bicara. Padahal keputusan yang akan diambil dalam forum G20 akan mempengaruhi masyarakat kecil yang selama ini terus menjadi korban dan menanggung segala bentuk dari dampak buruknya.
-
“Before You Eat” Jangkau Komunitas Literasi Internasional di Ubud Writers and Readers Festival 2022
Ubud, 28 Okt 2022 – Delapan bulan pasca dirilis pada Maret lalu, film dokumenter “Before You Eat” (BYE) besutan sutradara Kasan Kurdi berkesempatan membuka layar di panggung utama Ubud Writers…
-
Satu Tahun Berlalu, Kemenangan Gugatan Warga atas Hak Udara Bersih Masih Terampas
Koalisi IBUKOTA menyesalkan sikap para tergugat yang memilih mengajukan banding ketimbang menjalankan putusan pengadilan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 16 September 2021.
-
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Tak Semulus Pemekaran Wilayah
Indonesia telah merdeka 77 tahun namun masyarakat adat khususnya di Tanah Papua masih harus terus berjuang menyuarakan eksistensi dan hak-haknya atas tanah, hutan, serta perairan dalam wilayah adatnya.
-
Tak ada yang lebih aneh dari hujan bulan Juli
Tidak seperti Hujan Bulan Juni (karya Sapardi Djoko Damono) yang membawa kenangan indah akan cinta, hujan bulan Juli akibat perubahan iklim hanya membawa duka akibat bencana.
-
Dari Danau Toba, Aktivis Perempuan Desak W20 Lindungi Hak Hak Perempuan Adat
Perempuan adat di tanah Sumatera Utara dan hampir seluruh wilayah Indonesia telah lama menjadi korban akibat ketimpangan struktural dan pembangunan eksploitatif yang tidak memperhatikan aspek gender. Berbagai program pembangunan telah menimbulkan konflik sosial serta kehancuran lingkungan hidup yang kemudian mengesampingkan dan bahkan melanggar hak-hak perempuan.
-
Membuka Tabir Korporasi
Setelah empat tahun aturan pengungkapan pemilik manfaat korporasi, akhirnya pada 1 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) membuka informasi pemilik manfaat korporasi ke publik di laman resmi Dirjen Administrasi Hukum Umum.