Tuntutan Greenpeace di Momen KTT ASEAN ke-48: Akhiri Krisis Plastik dan Ketergantungan pada Bahan Bakar Fosil Sekarang Juga!

Cebu, 8 Mei 2026 – Aktivis Greenpeace Filipina menggelar protes damai pada hari pembukaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-48 Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Para aktivis menyapa delegasi dari seluruh kawasan Asia Tenggara dengan banner bertuliskan “END the Plastic Crisis: STOP Fossil Fuel Dependence” di sekitar lokasi rapat tahunan terpenting di kawasan Asia Tenggara.

Di sisi lain Kota Cebu, aktivis Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) dari berbagai negara di kawasan ini juga turut menyuarakan tuntutan mereka bagi para pemimpin ASEAN. Sebagai ajang pertemuan badan pembuat kebijakan tertinggi di kawasan, KTT ASEAN ke-48 merupakan kesempatan emas bagi para pemimpin untuk mengatasi krisis ganda polusi plastik dan perubahan iklim di kawasan ini. Para aktivis menyerukan kepada keketuaan ASEAN untuk mengakhiri krisis sampah dan beralih dari ketergantungan pada bahan bakar fosil yang telah memperparah dampak krisis iklim bagi komunitas se-Asia Tenggara. Seruan ini sangat mendesak, terutama mengingat maraknya bencana sampah yang terjadi di kawasan ini.

Bantargebang Landfill, Bekasi, West Java. © Jurnasyanto Sukarno / Greenpeace — Excavators work on the Bantargebang landfill in Bekasi, West Java. Bantargebang Landfill in Bekasi, Indonesia, is often described as the largest open-dumping landfill in Southeast Asia and one of the world’s biggest, serving Jakarta with massive daily waste intake and becoming a vast, populated waste mountain. As a center for government and economic activity, Jakarta has always been grappling with millions of problems. Traffic and public transportation may have become the city’s most infamous problems, but the city also grapples with other issues including jobs, waste, and now, the climate crisis. The local government tries to address most of those issues, but many are still left unsolved and even neglected. The Jakarta administration’s effort to “solve” its waste problem by dumping it in Bantargebang landfill, Bekasi, West Java, is still inadequate and largely ignored the scavengers’ contribution. Bantargebang scavengers were not recognized for their work to handle Jakarta waste problems.

Masyarakat Filipina mengawali tahun 2026 dengan bencana longsor sampah di Kota Cebu dan Rizal. Tak lama berselang, longsor sampah juga terjadi di tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Bantar Gebang di Indonesia yang merenggut nyawa 7 pekerja dan masyarakat setempat. Sementara itu, berbagai tempat pembuangan sampah di Thailand dan Malaysia juga mengalami kebakaran yang menyelimuti wilayah di sekitarnya dengan asap beracun.

Menurut Dunxin Wen, Juru Kampanye Zero Waste, Greenpeace Malaysia, rentetan bencana di kawasan Asia Tenggara membuktikan bahwa ini adalah bentuk kegagalan sistemik dan bukanlah insiden yang terpisah. “Krisis ini adalah krisis bersama bagi seluruh kawasan Asia Tenggara yang membutuhkan respon kolektif yang berakar pada keadilan, kesetaraan, dan solidaritas. Ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa komunitas yang paling sedikit berkontribusi terhadap krisis ini. Para pemimpin ASEAN tidak bisa hanya datang ke KTT, menandatangani deklarasi, dan menyebutnya sebagai terobosan. Kita juga berhak atas lingkungan yang aman, bersih, sehat, dan berkelanjutan,” katanya.

Krisis plastik merupakan ancaman regional yang mengerikan. Enam negara ASEAN saja dapat menghasilkan 31 juta ton sampah plastik setiap tahunnya.[1] Di luar risiko kesehatan mengerikan[2] yang ditimbulkan oleh bahan kimia dalam plastik, produksi plastik, mikroplastik,[3] tempat pembuangan sampah,[4] dan polusi beracun,[5] krisis ini juga membawa dampak ekonomi yang luar biasa. Mikroplastik mengancam hingga 14% tanaman pangan pokok global [6] dan polusi laut menyebabkan kerugian jasa ekosistem senilai triliunan dolar.[7] Beban ini ditanggung secara tidak proporsional oleh kelompok yang paling rentan dan terpinggirkan di kawasan ini,[8] yang menjerumuskan mereka dalam kekang ketidakadilan lingkungan dan sosial yang mendalam bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, dan Masyarakat Adat.

“Dampak buruk dari ketergantungan plastik dapat kita lihat dengan mata telanjang. Plastik berbahaya bagi kesehatan, mencemari ekosistem, mengkontaminasi makanan dan air, serta mengganggu perekonomian kita. Terlepas dari bahayanya bagi manusia dan iklim, para pemimpin di kawasan ini gagal meminta pertanggungjawaban perusahaan atas polusi dan dampak yang mereka timbulkan. ASEAN tidak bisa terus mengabaikan krisis ini,” tegas Marian Ledesma, Juru Kampanye Zero Waste, Greenpeace Filipina.

Menurut Pichmol Rugrod, Plastic-Free Future Project Lead, Greenpeace Thailand, pemimpin ASEAN harus menyadari bahwa krisis ini merupakan produk sampingan dari model linier ekstrak-produksi-buang. Faktanya, 99% plastik berasal dari kompleks industri petrokimia–menandai betapa eratnya kelindan krisis ini dengan industri fosil. “Alih-alih memperdalam ketergantungan pada plastik berbasis fosil, ASEAN dapat memimpin jalur yang lebih tangguh dan siap menghadapi masa depan yang lebih sedikit terpapar volatilitas harga bahan bakar fosil, risiko rantai pasokan, polusi plastik, dampak kesehatan, dan dampak iklim,” ujarnya.

Dalam makalah posisi[9] yang dirilis pada awal KTT, Greenpeace Asia Tenggara (GPSEA) merekomendasikan agar ASEAN mengintegrasikan intervensi “hulu” yang agresif ke dalam Rencana Aksi Regional (RPA). Contohnya melalui pengurangan produksi plastik sebesar 75% pada tahun 2040 dan penghapusan total plastik sekali pakai yang bermasalah seperti kemasan saset. Transisi semacam ini membutuhkan kerangka kerja regional yang mewajibkan pergeseran ke arah model penggunaan kembali dan pengisian ulang, serta harus didukung oleh infrastruktur bersama dan insentif fiskal untuk memastikan sistem guna ulang yang berkelanjutan. Dengan memprioritaskan pengelolaan sumber daya daripada pembuangan dan pengelolaan limbah, ASEAN dapat melepaskan ekonominya dari bahan bakar fosil yang rentan terhadap gejolak dan mengurangi emisi karbon yang menentukan 90% siklus hidup plastik.

Greenpeace mendesak ASEAN untuk mengadopsi pendekatan berbasis hak yang memandang polusi plastik sebagai isu hak asasi manusia. Transisi berkeadilan yang melibatkan kaum muda, perempuan, dan pekerja pengumpul sampah informal, dengan menjunjung tinggi prinsip Persetujuan atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (Padiatapa) adalah solusinya. Dengan menanamkan keadilan lingkungan ke dalam rencana strategisnya, ASEAN dapat memastikan masa depan kawasan yang tangguh, di mana kesehatan manusia dan kesetaraan sosial dijunjung lebih tinggi dari kepentingan korporasi.

“Kita tidak punya banyak waktu untuk berubah. Momentum ini harus menjadi titik balik untuk mengurangi plastik sekali pakai, mendorong sistem guna ulang, dan mempercepat transisi untuk keluar dari ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Jika perubahan tidak segera dilakukan, kita akan terus terkunci pada jebakan bahan bakar fosil, serta sulit bertransisi ke pilihan alternatif dan terbarukan,” tandas Ibar Akbar, Juru Kampanye Zero Waste, Greenpeace Indonesia.

[END.]

Catatan Editor:

[1] ASEAN Member States adopt Regional Action Plan to Tackle Plastic Pollution

[2] Plastics and Human Health | Plastics and the Environment Series – Geneva Environment Network

[3] In Southeast Asia, microplastics threaten health of millions through food | South China Morning Post

[4] An overview of the environmental pollution and health effects associated with waste landfilling and open dumping – PMC

[5] Plastic and Human Health: A Lifecycle Approach to Plastic Pollution – Center for International Environmental Law

[6] A global estimate of multiecosystem photosynthesis losses under microplastic pollution | PNAS

[7] Global ecological, social and economic impacts of marine plastic – ScienceDirect

[8] NEGLECTED: Environmental Justice Impacts of Marine Litter and Plastic Pollution | UNEP – UN Environment Programme

[9] Position Paper: Addressing the Systemic Plastic Crisis in Southeast Asia

[10] Confronting the Plastic and Waste Crises in Southeast Asia: Systemic Drivers, Impacts, and Policy Imperatives – Greenpeace Southeast Asia