News & Stories - Page 15 of 33 - Greenpeace Indonesia
-
Menyelamatkan Keanekaragaman Hayati Laut: Krisis Tak Terlihat di Laut Lepas
Meskipun keanekaragaman hayati laut lepas ini tidak terlihat oleh banyak orang, wilayah ini tidak bebas dari bahaya—justru menjadi kawasan yang paling tidak dilindungi.
-
Raksasa Agribisnis Raup Keuntungan di Tengah Krisis
Di tengah krisis pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, sejumlah perusahaan raksasa agribisnis meraup keuntungan miliaran dolar.
-
Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Perangi ‘Diskriminasi’ Kelapa Sawit, Komitmen Hentikan Deforestasi Patut Dipertanyakan
Jakarta, 11 Januari 2022. Presiden Joko Widodo sebaiknya menjelaskan maksud pernyataan ‘memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit’ yang disampaikan seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor pada…
-
Ketika Energi Ekstraktif ‘Mendanai’ Sebuah Perang
“Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan perang di Ukraina memiliki akar yang sama: bahan bakar fosil dan ketergantungan kita pada mereka,” kata ilmuwan iklim Ukraina, Svitlana Krakovska, ketika…
Filtered results
-
Masyarakat Adat Papua di Kabupaten Sorong Selatan Menekankan Perlunya Keterlibatan Masyarakat dalam Proses dan Penyusunan Kebijakan Daerah
Setelah Bupati Sorong Selatan mencabut izin-izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit berlokasi di beberapa distrik, masyarakat adat menuntut pemerintah mengembalikan dan mengakui hak dan klaim masyarakat adat sebagai pemilik dan penguasa tanah dan hutan adat tersebut.
-
COP26 Glasgow Tidak Berbuah Manis
Sangat disayangkan belum ada peta jalan yang jelas demi mencapai target 1,5 derajat Celcius. Jakarta, 15 November 2021. Konferensi iklim COP26 yang baru saja usai ternyata tidak melahirkan kesepakatan ambisius mengingat COP adalah konferensi iklim tertinggi yang dihadiri oleh banyak pemimpin dunia, dan COP 26 seharusnya menjadi momentum krusial dan ujian bagi kemanusiaan.
-
COP 26 Belum Melahirkan Kesepakatan Ambisius dan Terukur di Tengah Dampak Krisis Iklim yang Kian Serius
Konferensi COP 26 akan segera usai, namun tidak ada tanda-tanda adanya kesepakatan ambisius dan terukur dari para pihak yang hadir dalam perhelatan tersebut, termasuk Pemerintah Indonesia.
-
1.000 Kartu Pos Rakyat kepada Presiden Jokowi Berisikan Harapan Demi Keberlanjutan Pertiwi
Memanfaatkan momentum Hari Pahlawan, Greenpeace Indonesia mengantarkan 1.000 kartu pos dari masyarakat di seluruh Indonesia kepada Presiden Joko Widodo.
-
Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Isi Pidato Presiden Joko Widodo di Konferensi COP 26 Glasgow
Greenpeace Indonesia menyayangkan isi pidato Presiden Joko Widodo dalam perhelatan COP 26 di Glasgow, Senin (1/11) waktu setempat, yang tidak memperlihatkan komitmen serius dan ambisius yang merupakan inisiatif pemerintah sendiri.
-
Perdagangan Karbon adalah Solusi Palsu Mengatasi Krisis Iklim
Negara-negara dan komunitas global seharusnya tidak lagi berkutat pada mekanisme pasar, tetapi harus serius membicarakan mekanisme dukungan yang berbeda terhadap berbagai inisiatif dan praktek Masyarakat Adat dalam menjaga, melindungi, dan mengelola wilayah adat dan sumberdaya yang telah berkontribusi langsung pada penurunan emisi dan peningkatan stok karbon.
-
4 Tuntutan yang Kita Miliki untuk COP26: Waktunya Sekarang
COP26 adalah momen yang menentukan: untuk mencegah dampak terburuk dari krisis iklim, kita membutuhkan tindakan segera, dramatis, dan konsisten dari pemerintah dunia.
-
Semua Tentang Konferensi Iklim COP26 yang Perlu Kita Tahu
Seiring dengan kondisi iklim yang kian memburuk dan mendatangkan berbagai bencana, langkah apa saja yang akan diambil para pemimpin dunia dalam COP26 pada November mendatang?
-
Kegagalan Penyelesaian Sawit Dalam Kawasan Hutan, Bahayakan Keselamatan Manusia dan Planet Bumi
Analisis Greenpeace Indonesia dan The Tree Map menemukan seluas 3,12 juta hektar (ha) perkebunan sawit ilegal dalam kawasan hutan hingga akhir tahun 2019.
-
Hasil Sidang Adat Malamoi Menolak Kehadiran Perusahaan Sawit di Wilayah Mereka
“Kami tidak mau ada kelapa sawit dan kami mendukung bupati Sorong. Kami juga mendesak sumpah adat untuk buat bambu tui (bambu pamali) supaya tidak ada yang berani kasih tanah untuk perusahaan kelapa sawit,” Pieter Koso, wakil ketua Dewan Adat Konhir.