News & Stories - Page 16 of 33 - Greenpeace Indonesia
-
Menyelamatkan Keanekaragaman Hayati Laut: Krisis Tak Terlihat di Laut Lepas
Meskipun keanekaragaman hayati laut lepas ini tidak terlihat oleh banyak orang, wilayah ini tidak bebas dari bahaya—justru menjadi kawasan yang paling tidak dilindungi.
-
Raksasa Agribisnis Raup Keuntungan di Tengah Krisis
Di tengah krisis pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, sejumlah perusahaan raksasa agribisnis meraup keuntungan miliaran dolar.
-
Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Perangi ‘Diskriminasi’ Kelapa Sawit, Komitmen Hentikan Deforestasi Patut Dipertanyakan
Jakarta, 11 Januari 2022. Presiden Joko Widodo sebaiknya menjelaskan maksud pernyataan ‘memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit’ yang disampaikan seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor pada…
-
Ketika Energi Ekstraktif ‘Mendanai’ Sebuah Perang
“Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan perang di Ukraina memiliki akar yang sama: bahan bakar fosil dan ketergantungan kita pada mereka,” kata ilmuwan iklim Ukraina, Svitlana Krakovska, ketika…
Filtered results
-
Satu Tahun Undang-Undang Cipta Kerja, Greenpeace Beri Tanda Peringatan
Sebuah monster oligarki menduduki halaman gedung DPR RI Selasa pagi ini sebagai bagian dari aksi damai yang dilakukan oleh sejumlah aktivis Greenpeace, sebagai peringatan satu tahun disahkannya UU Cipta Kerja.
-
Pemerintah Harus Melanjutkan Moratorium Sawit dan Menghentikan Izin Baru
Meski pemerintah pusat belum membuka hasil evaluasi moratorium sawit secara menyeluruh kepada publik, realitasnya Greenpeace justru menemukan sekitar 1,5 juta hektar tutupan hutan alam masih diproyeksikan untuk kepentingan konsesi perkebunan sawit.
-
Menyelamatkan Hutan Alam Tersisa
Bulan ini genap tiga tahun berlakunya Instruksi Presiden tentang Moratorium Sawit. Pada 19 September 2021, kebijakan ini resmi berakhir dan belum ada kejelasan apakah akan diperpanjang atau tidak.
-
Tanggapan: Greenpeace Indonesia Mendesak Target dan Kerja Sama yang Lebih Ambisius Setelah Perjanjian Indonesia dan Norwegia Berakhir
Pada tanggal 10 September 2021 ini, pemerintah Indonesia mengakhiri kerjasama REDD+ bersama Norwegia. Greenpeace Indonesia menilai bahwa aksi ini menunjukkan kehancuran kerjasama dan komitmen di antara kedua pemerintah untuk mengambil aksi yang serius melawan krisis iklim.
-
Langkah Ambisius Diperlukan Segera Demi Mencegah Berbagai Dampak Buruk Krisis Iklim
Demi menekan dampak krisis iklim yang lebih buruk di masa mendatang, Pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai langkah ambisius dalam kebijakan energi dan kehutanan. Karena tren emisi gas rumah kaca dari dua sektor tersebut terus meningkat cukup signifikan.
-
Greenpeace Mendesak Pemerintah Evaluasi Deforestasi Terencana di Tanah Papua
Sejumlah aktivis Greenpeace Indonesia melakukan aksi di halaman kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dengan menggunakan alat peraga pohon dan asap buatan yang menggambarkan kerusakan hutan Tanah Papua, akibat pembukaan hutan untuk kepentingan perkebunan pada Kamis (8/4) siang.
-
Deforestasi Terencana Mengancam Tanah Adat dan Lanskap Hutan di Tanah Papua
Laporan ini mengungkap dugaan pelanggaran sistematis perizinan perkebunan dan pelepasan kawasan hutan di provinsi Papua dalam rentang 2011-2019. Hampir satu juta hektare hutan di Provinsi Papua telah dilepaskan dari kawasan hutan sejak tahun 2000 atau hampir dua kali luas pulau Bali.
-
Riset Restorasi Gambut: Restorasi Hilang dalam Kabut Asap
Analisis ini mengungkapkan bahwa hampir sepertiga dari Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di tujuh provinsi yang diprioritaskan untuk direstorasi oleh Badan Restorasi Gambut (BRG)12 memiliki status “kritis sedang” dan “kritis tinggi”…
-
Selama Pemerintah Obral Lahan Gambut untuk Industri, Indonesia Sulit Keluar dari Bencana Karhutla Tahunan
Jakarta, 31 Maret 2021. Indonesia sulit berharap terbebas dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahunan dalam waktu dekat, pasalnya pemerintah masih bersikap permisif memberi kelonggaran kepada industri menggarap lahan gambut.…
-
Keluar dari Ekonomi Ekstraktif, Menuju Hijau dan Inklusif
Jakarta, 18 Maret 2021. Keberpihakan kebijakan dan ketergantungan ekonomi pada sektor ekstraktif berpotensi besar mengakselerasi kerusakan alam dan krisis iklim. Dari sisi regulasi, menguatnya keberpihakan kepada industri ekstraktif semakin terlihat