News & Stories - Page 13 of 33 - Greenpeace Indonesia
-
Menyelamatkan Keanekaragaman Hayati Laut: Krisis Tak Terlihat di Laut Lepas
Meskipun keanekaragaman hayati laut lepas ini tidak terlihat oleh banyak orang, wilayah ini tidak bebas dari bahaya—justru menjadi kawasan yang paling tidak dilindungi.
-
Raksasa Agribisnis Raup Keuntungan di Tengah Krisis
Di tengah krisis pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, sejumlah perusahaan raksasa agribisnis meraup keuntungan miliaran dolar.
-
Jokowi dan PM Malaysia Sepakat Perangi ‘Diskriminasi’ Kelapa Sawit, Komitmen Hentikan Deforestasi Patut Dipertanyakan
Jakarta, 11 Januari 2022. Presiden Joko Widodo sebaiknya menjelaskan maksud pernyataan ‘memerangi diskriminasi terhadap kelapa sawit’ yang disampaikan seusai pertemuan dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim di Istana Bogor pada…
-
Ketika Energi Ekstraktif ‘Mendanai’ Sebuah Perang
“Perubahan iklim yang disebabkan oleh aktivitas manusia dan perang di Ukraina memiliki akar yang sama: bahan bakar fosil dan ketergantungan kita pada mereka,” kata ilmuwan iklim Ukraina, Svitlana Krakovska, ketika…
Filtered results
-
Komitmen Setengah Hati Tidak Mampu Melindungi Hak Masyarakat Adat di Lembah Grime Nawa
Hingar bingar pencabutan sejumlah izin di bidang sumber daya alam, oleh Presiden Joko Widodo awal tahun 2022 terkesan sandiwara belaka dan rawan dimanipulasi karena tidak diikuti dengan penegakan hukum yang tegas oleh pemerintah pusat.
-
Mencegah Api dan Kriminalisasi
Bagi kami yang hidup di tengah api, bencana kebakaran hutan dan lahan ini persoalan hidup dan mati. Karena itu, meski rakyat kecil seperti kami rawan dikriminalisasi, kami tak pernah mundur untuk bahu-membahu mencegah api datang kembali.
-
Menjadi Relawan Itu Panggilan Kemanusiaan
Kebakaran hutan dan lahan adalah masalah yang sangat membuat khawatir. Sebagai seorang relawan tugas kami adalah mencegah memadamkan dan mencegah kebakaran, tapi itu hanya kerja jangka pendek. Saya sangat ingin pemerintah benar-benar serius bekerja melindungi hutan, agar bencana asap tak menjadi event tahunan.
-
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Tak Semulus Pemekaran Wilayah
Indonesia telah merdeka 77 tahun namun masyarakat adat khususnya di Tanah Papua masih harus terus berjuang menyuarakan eksistensi dan hak-haknya atas tanah, hutan, serta perairan dalam wilayah adatnya.
-
Yang Hilang dari Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR-RI. Tentu saja isinya didominasi klaim keberhasilan. Selain itu, Presiden juga menyampaikan kekuatan besar Indonesia dalam hal bonus demografi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hanya saja ada banyak hal penting lain yang luput disebut.
-
Merdeka dari Kemiskinan, Krisis Iklim dan Krisis Demokrasi
Indonesia berusia 77 tahun. Usia yang cukup dewasa untuk sebuah bangsa, di mana fondasi-fondasi yang diperlukan untuk menuju usia 100 tahun seharusnya sudah cukup kuat. Sayangnya di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, masih banyak ketimpangan, peminggiran, kerusakan lingkungan dan kebijakan - kebijakan timpang yang tidak berpihak pada rakyat.
-
Dari Danau Toba, Aktivis Perempuan Desak W20 Lindungi Hak Hak Perempuan Adat
Perempuan adat di tanah Sumatera Utara dan hampir seluruh wilayah Indonesia telah lama menjadi korban akibat ketimpangan struktural dan pembangunan eksploitatif yang tidak memperhatikan aspek gender. Berbagai program pembangunan telah menimbulkan konflik sosial serta kehancuran lingkungan hidup yang kemudian mengesampingkan dan bahkan melanggar hak-hak perempuan.
-
Menteri LHK Harus Menindaklanjuti Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Perusahaan Sawit di Papua
Penyelidik Greenpeace Indonesia hari ini menghadirkan bukti baru bahwa sebuah perusahaan kelapa sawit di provinsi Papua melanjutkan pembukaan hutan dan operasi lainnya yang bertentangan dengan perintah Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan pejabat investasi lokal
-
Membuka Tabir Korporasi
Setelah empat tahun aturan pengungkapan pemilik manfaat korporasi, akhirnya pada 1 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) membuka informasi pemilik manfaat korporasi ke publik di laman resmi Dirjen Administrasi Hukum Umum.
-
Masyarakat Sipil Menggugat Menteri Perdagangan dan Jokowi atas Kegagalan Negara Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng
Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas polemik minyak goreng yang terjadi saat ini. Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.