-
Pengakuan Hak Masyarakat Adat Tak Semulus Pemekaran Wilayah
Indonesia telah merdeka 77 tahun namun masyarakat adat khususnya di Tanah Papua masih harus terus berjuang menyuarakan eksistensi dan hak-haknya atas tanah, hutan, serta perairan dalam wilayah adatnya.
-
Yang Hilang dari Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi
Presiden menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan sidang tahunan MPR-RI. Tentu saja isinya didominasi klaim keberhasilan. Selain itu, Presiden juga menyampaikan kekuatan besar Indonesia dalam hal bonus demografi dan kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Hanya saja ada banyak hal penting lain yang luput disebut.
-
Merdeka dari Kemiskinan, Krisis Iklim dan Krisis Demokrasi
Indonesia berusia 77 tahun. Usia yang cukup dewasa untuk sebuah bangsa, di mana fondasi-fondasi yang diperlukan untuk menuju usia 100 tahun seharusnya sudah cukup kuat. Sayangnya di samping berbagai kemajuan yang sudah dicapai, masih banyak ketimpangan, peminggiran, kerusakan lingkungan dan kebijakan - kebijakan timpang yang tidak berpihak pada rakyat.
-
Dari Danau Toba, Aktivis Perempuan Desak W20 Lindungi Hak Hak Perempuan Adat
Perempuan adat di tanah Sumatera Utara dan hampir seluruh wilayah Indonesia telah lama menjadi korban akibat ketimpangan struktural dan pembangunan eksploitatif yang tidak memperhatikan aspek gender. Berbagai program pembangunan telah menimbulkan konflik sosial serta kehancuran lingkungan hidup yang kemudian mengesampingkan dan bahkan melanggar hak-hak perempuan.
-
Menteri LHK Harus Menindaklanjuti Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Perusahaan Sawit di Papua
Penyelidik Greenpeace Indonesia hari ini menghadirkan bukti baru bahwa sebuah perusahaan kelapa sawit di provinsi Papua melanjutkan pembukaan hutan dan operasi lainnya yang bertentangan dengan perintah Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan pejabat investasi lokal
-
Membuka Tabir Korporasi
Setelah empat tahun aturan pengungkapan pemilik manfaat korporasi, akhirnya pada 1 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) membuka informasi pemilik manfaat korporasi ke publik di laman resmi Dirjen Administrasi Hukum Umum.
-
Masyarakat Sipil Menggugat Menteri Perdagangan dan Jokowi atas Kegagalan Negara Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng
Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas polemik minyak goreng yang terjadi saat ini. Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
-
Putusan PTUN Jayapura, Langkah Awal Perlindungan Hutan Alam Papua
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan dua perusahaan sawit, PT Anugerah Sakti Internusa dan PT Persada Utama Agromulia terkait keputusan Bupati Sorong Selatan.
-
Memberi Makan Industri Ternak Eropa Sambil Merusak Alam: Alasan Greenpeace Menghadang Kapal Pembawa Kedelai Brasil ke Belanda
Relawan Greenpeace dari enam belas negara dan pemimpin adat dari Brasil ikut serta dalam protes damai yang dilakukan oleh Greenpeace Belanda di gerbang laut di IJmuiden, Amsterdam. Aktivis dari seluruh Eropa menghadang kapal besar yang tiba dengan 60 juta kilo kedelai dari Brasil.
-
Polemik Minyak Goreng: Segera Evaluasi Menyeluruh Industri Sawit dari Hulu hingga Hilir
Pada akhir tahun 2021 lalu telah terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, namun sayangnya tidak berdaulat dalam mencukupi kebutuhan domestik CPO sebagai bahan baku minyak goreng.
