-
Bisnis Batu bara Masih Menguasai Kebijakan Energi di Indonesia
Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap RUPTL 2019-2028 Jakarta, 22 Februari 2019 — Tidak ada perubahan mendasar pada RUPTL 2019-2028 yang baru saja disahkan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.
-
Balada HGU Dalam Pilpres 2019 : Informasi HGU Jangan Sekedar Jadi Dagangan Politik
Informasi HGU adalah informasi publik yang telah ditegaskan melalui putusan Komisi Informasi Pusat (KIP), lalu dikuatkan dengan putusan PTUN dan Mahkamah Agung (MA).
-
Laporan Terbaru Menemukan Seluruh Siklus Plastik Mengancam Kesehatan Manusia
Dampak krisis polusi plastik terhadap kesehatan manusia telah diabaikan terlalu lama, dan harus menjadi pertimbangan utama dari semua keputusan tentang plastik ke depannya.
-
Debat Pilpres Melupakan Perubahan Iklim, Permasalahan Lingkungan Terbesar yang Mengancam Bumi dan Manusia
Secara keseluruhan, komitmen untuk mengatasi perubahan iklim di kedua kubu tidak terlihat. Padahal Indonesia meratifikasi Kesepakatan Paris, dan berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29%.
-
Ganti Rugi 18,9 Triliun Terkait Kasus Kebakaran dan Kerusakan Hutan Gagal Dibayar Sejumlah Perusahaan, Pemerintah Harus Mengambil Langkah Tegas
Mengapa para pemilik perusahaan-perusahaan besar ini tidak dipaksa untuk membayar denda mereka atau menyita aset perusahaan.
-
Menimbang Urgensi Transisi Menuju Listrik Energi Baru Terbarukan
LPEM FEB UI bersama dengan Greenpeace Indonesia meluncurkan laporan yang memaparkan tentang urgensi Indonesia menuju transisi energi dari batubara menuju energi terbarukan, khususnya bila ditinjau dari sisi keekonomian.
-
Nestle Mengakui Daur Ulang Tidak Cukup untuk Mengatasi Krisis Polusi Plastik
Nestle baru saja mengumumkan rencana untuk mempercepat tindakannya mengatasi polusi plastik, termasuk membuat kemasannya dapat didaur ulang (recyclable) atau dapat digunakan kembali (reusable) pada tahun 2025 dan beralih ke kertas sekali pakai dan alternatif lain.
-
Bersihkan Politik Indonesia dari Batu Bara
Bisnis batu bara semakin besar karena ditunggangi oleh para elite politik. Batu bara bahkan telah menjadi salah satu sumber pendanaan politik terpenting baik di tingkat pusat maupun daerah.
-
Putusan Komisi Informasi Pusat: Sepakat Mediasi, KLHK Membuka Pintu untuk Greenpeace Telusuri Informasi Jual-Beli Lahan Sawit Ilegal
Sesuai kesepakatan mediasi mewajibkan KLHK memfasilitasi Greenpeace untuk mengkonfirmasi secara langsung data tersebut dengan mantan pejabat KLHK yaitu Prof. San Afri Awang dan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
-
Pemberian Izin Lokasi Reklamasi di Teluk Benoa, Kebijakan Memunggungi Laut dan Tidak Peka Sosial-Lingkungan
Greenpeace Indonesia menyesalkan sikap dan kebijakan terkini Kementerian Kelautan dan Perikanan yang kembali mengeluarkan Izin Lokasi Reklamasi di Teluk Benoa untuk kepentingan PT. Tirta Wahana Bali Internasional.
