-
Tanggapan Revisi Permen 21 2008
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedang melakukan rancangan PermenLH 21/2008 yang mengatur Baku Mutu Emisi (BME) PLTU Batubara di Indonesia. Emisi dari PLTU Batubara telah terbukti mengandung berbagai macam polutan yang membahayakan kesehatan manusia, tidak hanya bagi penduduk yang bermukim di sekitar PLTU Batubara, tetapi polutan berbahaya ini akan terbawa angin sejauh…
-
Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Draft Revisi PermenLH 21/2008
Lemahnya revisi baku mutu emisi PLTU Batubara pada PermenLH 21/2008
-
Koalisi internasional meminta bank-bank Singapura untuk mengakhiri pendanaan batubara
Ini adalah bencana bagi iklim dan polusi, juga bagi reputasi DBS. Agar DBS dapat hidup sesuai dengan retorikanya sebagai bank yang berkomitmen pada masa depan yang sehat di wilayah kita, maka mereka harus menghentikan pendanaan batubaranya dan beralih pada investasi di energi bersih.
-
Masyarakat Ajukan Gugatan, Tolak Pengembangan PLTU Batu Bara Celukan Bawang di Buleleng Bali.
Kami melakukan gugatan ini dengan beberapa alasan yang sangat mendasar karena SK Gubernur Bali diterbitkan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang akan terdampak dari proyek ini.
-
Peruntukan Pengelolaan Dana Sawit Untuk Subsidi Biofuel Tidak Tepat
Dana tersebut seharusnya fokus digunakan untuk penelitian, pengembangan dan peremajaan supaya bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas perkebunan sawit yang sudah ada, sehingga tidak perlu ada lagi pembukaan lahan sawit di lahan gambut atau di kawasan hutan.
-
Inpres Moratorium Izin Perkebunan Sawit Harus Memuat Dua Hal Ini
Tentunya izin yang bermasalah harus dicabut, dan kawasan hutan harus dilindungi. Areal kawasan pangan yang semakin berkurang menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan negara ini. Tentu kita tidak menginginkan kejadian luar biasa gizi buruk seperti di Asmat terjadi di wilayah lainnya.
-
Masyarakat Ajukan Gugatan, Tolak Pengembangan PLTU Batubara Celukan Bawang di Buleleng Bali.
Kami melakukan gugatan ini dengan beberapa alasan yang sangat mendasar karena SK Gubernur Bali diterbitkan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang akan terdampak dari proyek ini.
-
Sengatan Kerugian Proyek PLTU-PLTU Batu Bara yang Merugikan Uang Rakyat
Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.
-
Upaya Pengaktifan Izin Tambang PT MMP, Bukti Pemerintah Kangkangi Hukum
Upaya Kemenko Perekonomian untuk mengaktifkan kembali tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, merupakan bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini terbukti dengan diadakannya pertemuan hari ini di Kantor Kementerian Hukum dan HAM oleh Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi untuk membahas…
-
Memulihkan Citarum: Mulai Dari Limbah Industri
Patut diakui, selama 30 tahun, berbagai program, gerakan, pinjaman dan lain-lain belum memberikan dampak yang signifikan . Citarum tetap tercemar berat oleh limbah industri, sampah dan limbah rumah tangga.
