-
Koalisi Break Free From Coal Desak Presiden Jokowi Menghapus PLTU Batubara dari Revisi Proyek Setrum 35.000 Megawatt
Jakarta, 9 Oktober 2017. Koalisi Break Free from Coal menyambut keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menurunkan target proyek listrik 35.000 megawatt. Kendati demikian koalisi menilai Presiden harus segera mengambil langkah-langkah untuk melakukan revisi rencana tersebut khususnya terkait pembangkit tenaga listrik yang berasal dari energi batubara (PLTU-B) dengan mempertimbangkan dampak lingkungan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
-
Keberanian Pemerintah Menegakkan Aturan Tanggung Jawab Produsen Jadi Faktor Penentu Mengatasi Pencemaran dan Mengurangi Timbulan Sampah Plastik
Jakarta, 8 Oktober 2017. Greenpeace Indonesia bersama dengan Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) hari ini menyampaikan hasil audit sampah plastik dari berbagai lokasi di Indonesia, diantaranya hasil bersih pantai pada pertengahan September lalu di Pulau Bokor, Kepulauan Seribu, Jakarta. Kegiatan bersih pantai tersebut merupakan bagian dari gerakan global #BreakFreeFromPlastic, dan bertujuan untuk memberikan penyadartahuan kepada…
-
Pemerintah dan Parlemen, Saatnya Perkuat Standar Polusi Udara Kita!
Jakarta, 5 Oktober 2016. Pada pertemuan perdana AirQualityAsia dengan Kaukus Ekonomi Hijau Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung Nusantara DPR-RI, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyoroti berbagai ancaman polusi udara mulai dari kesehatan, meningkatnya biaya ekonomi, hujan asam, hingga kerusakan pada bangunan.
-
Polusi Udara Ancam Kesehatan Masyarakat
Jakarta, 28 September 2017. Sejumlah aktivis Greenpeace hari ini menyampaikan pesan melalui aksi di depan Kementerian Kesehatan, menyuarakan tentang bahaya polusi udara. Dengan mengenakan baju menyerupai anatomi tubuh manusia, lengkap dengan paru-paru hitam akibat terpapar PM 2.5, partikel polutan yang paling berbahaya, para aktivis juga memegang papan yang bertuliskan #JakartaUnderPollution.
-
Keterbukaan Informasi Publik Masih Sekadar Wacana
Jakarta, 27 September 2017. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka masih belum terealisasi. Pernyataan Jokowi dalam situs opengovindonesia.org yakni ‘Kami akan membuat pemerintahan selalu hadir dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya’ tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Produk hukum yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan…
-
Krisis Keuangan PLN, Pembangunan PLTU Batubara Baru di Jawa-Bali Berpotensi Menghancurkan Keuangan Negara!
Kondisi keuangan PT. PLN (Perusahaan Listrik Negara) yang terus disoroti oleh berbagai pihak belakangan ini telah meningkatkan kekhawatiran Kementerian Keuangan. Surat Menteri Keuangan bertanggal 19 September 2017, S-781/MK.08/2017 yang ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri BUMN itu mengungkapkan kondisi finansial dan resiko gagal bayar dari hutang-hutang yang dimiliki PT. PLN ini…
-
Tidak Ada Konsistensi Dalam Melindungi Gambut
JAKARTA, 25 September 2017. Seiring dengan berlangsungnya pertemuan tahunan Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur (GCF) di Kalimantan, Greenpeace Indonesia ingin mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memegang teguh komitmen-komitmen mengatasi deforestasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat internasional dan mengimplementasikannya di lapangan dengan benar.
-
Mencegah dan Memadamkan Demi Hutan Tanpa Api
Masih jelas di ingatan kita krisis kebakaran hutan tahun 2015 - krisis terparah yang pernah terjadi di Indonesia bahkan dunia dalam konteks emisi dan perubahan iklim. Bencana telah membakar sekitar 2,6 juta hektar hutan dan lahan gambut, di Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan 103.000 jiwa alami kematian dini, dan meningkatkan risiko kepunahan Orangutan…
-
Pemerintah Belum Cukup Melindungi Hutan dan Gambut
JAKARTA, 12 September 2017. Usaha pemerintah harus lebih keras dalam melindungi hutan dan lahan gambut. Sejauh ini, pemerintah memang telah memperpanjang moratorium hutan dan lahan gambut melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang penundaan dan penyempurnaan tata kelola pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut. Tapi perpanjang moratorium ini diragukan efektivitasnya
-
Penanam kelapa sawit terbesar di dunia dipaksa untuk memperbaiki lebih dari 1.000 hektar hutan hujan
Jakarta, 30 Agustus 2017 - Di bawah tekanan kuat dari para pelanggan dan masyarakat sipil, perusahaan kelapa sawit Malaysia FELDA Global Ventures (FGV) telah berjanji untuk memperbaiki lebih dari 1.000 hektar hutan gambut di Kalimantan Barat, Indonesia. [1] Ini adalah pertama kalinya perusahaan kelapa sawit dipaksa memperbaiki hutan hujan dan lahan gambut, agar tetap bisa…
