-
Tanggapan Greenpeace Indonesia terhadap Draft Revisi PermenLH 21/2008
Lemahnya revisi baku mutu emisi PLTU Batubara pada PermenLH 21/2008
-
Koalisi internasional meminta bank-bank Singapura untuk mengakhiri pendanaan batubara
Ini adalah bencana bagi iklim dan polusi, juga bagi reputasi DBS. Agar DBS dapat hidup sesuai dengan retorikanya sebagai bank yang berkomitmen pada masa depan yang sehat di wilayah kita, maka mereka harus menghentikan pendanaan batubaranya dan beralih pada investasi di energi bersih.
-
Masyarakat Ajukan Gugatan, Tolak Pengembangan PLTU Batu Bara Celukan Bawang di Buleleng Bali.
Kami melakukan gugatan ini dengan beberapa alasan yang sangat mendasar karena SK Gubernur Bali diterbitkan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang akan terdampak dari proyek ini.
-
Peruntukan Pengelolaan Dana Sawit Untuk Subsidi Biofuel Tidak Tepat
Dana tersebut seharusnya fokus digunakan untuk penelitian, pengembangan dan peremajaan supaya bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas perkebunan sawit yang sudah ada, sehingga tidak perlu ada lagi pembukaan lahan sawit di lahan gambut atau di kawasan hutan.
-
Masyarakat Ajukan Gugatan, Tolak Pengembangan PLTU Batubara Celukan Bawang di Buleleng Bali.
Kami melakukan gugatan ini dengan beberapa alasan yang sangat mendasar karena SK Gubernur Bali diterbitkan tanpa adanya pelibatan masyarakat yang akan terdampak dari proyek ini.
-
Sengatan Kerugian Proyek PLTU-PLTU Batu Bara yang Merugikan Uang Rakyat
Koalisi Break Free From Coal Indonesia meluncurkan analisis singkat potensi kerugian ekonomi negara yang akan sangat besar apabila proyek-proyek raksasa PLTU batubara di pulau Jawa dan Bali tetap dilanjutkan dan mulai beroperasi.
-
Upaya Pengaktifan Izin Tambang PT MMP, Bukti Pemerintah Kangkangi Hukum
Upaya Kemenko Perekonomian untuk mengaktifkan kembali tambang bijih besi PT Mikgro Metal Perdana (MMP) di Pulau Bangka, Sulawesi Utara, merupakan bentuk pembangkangan atas putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht). Hal ini terbukti dengan diadakannya pertemuan hari ini di Kantor Kementerian Hukum dan HAM oleh Satgas Percepatan dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi untuk membahas…
-
Tanggapan Greenpeace Indonesia Mengenai Rencana PLN dan Kementerian ESDM Untuk Menyeragamkan Daya Listrik Rumah Tangga
Jakarta, 15 November 2017. Greenpeace Indonesia memprotes keras keinginan PT PLN (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menaikkan dan menyeragamkan daya listrik rumah tangga menjadi 5500 VA. Kenaikan daya listrik ini selain akan meningkatkan tagihan listrik bulanan masyarakat, secara tidak langsung akan memicu pemborosan listrik. Hal ini justru tidak akan mengedukasi…
-
Belum Tampak Kemajuan Nyata Indonesia Sejak Kesepakatan Paris
Jakarta, 15 November 2017. Dua tahun telah berlalu sejak Kesepakatan Paris terjadi. Pertemuan para kepala negara minggu ini di Bonn, Jerman, seharusnya sudah menunjukkan perkembangan nyata dari usaha tiap negara untuk memenuhi batas maksimum pemanasan bumi yaitu kenaikan suhu 1,5 derajat Celsius.
-
