-
Kehilangan Hutan Indonesia Masih Terjadi di Kawasan Dilindungi, Moratorium Hutan Perlu Diperkuat
Jakarta, 8 Juni 2020. Deforestasi di areal moratorium belum menunjukan angka penurunan yang berarti. Pemerintah keliru mengklaim kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut (kini penghentian permanen) telah efektif menekan deforestasi.…
-
Langkah Coca-Cola Amatil Indonesia Tidak Sejalan Dengan Visinya
Pengumuman terbaru Coca-Cola Amatil Indonesia dengan Dynapack Asia yakni akan membangun fasilitas daur ulang untuk menghasilkan Polyethylene Terephthalate (PET) bukanlah langkah progresif dari sebuah perusahaan skala global dalam menanggulangi krisis sampah plastik di Indonesia.
-
Harimau Tewas Di Lahan Perkebunan Milik Perusahaan Besar Kembali Terulang
Jakarta, 28 Mei 2020 – Seekor harimau Sumatera terperangkap dan dalam jerat di lahan perkebunan pulp (bubur kertas) yang dioperasikan oleh Asia Pulp and Paper (APP) Sinar Mas Group –…
-
ABK Korban Eksploitasi Terus Bertambah, Sindikat Bisnis Kotor Perdagangan Orang di Sektor Perikanan Harus Segera Ditindak
Pengungkapan eksploitasi terhadap salah satu Anak Buah Kapal (ABK) Ikan asal Indonesia patut menjadi alarm terakhir bagi pemerintah untuk segera bertindak nyata dan lebih berani mengungkap sindikat bisnis kotor perdagangan orang di sektor perikanan.
-
NPAP Harus Fokus Pada Reduksi Konsumsi Plastik
Jakarta, 14 Mei 2020. National Plastic Action Partnership (NPAP) Indonesia memuat sejumlah langkah progresif untuk menanggulangi permasalahan sampah plastik di Indonesia, khususnya untuk mencapai target 2025 dan 2040 [1], lewat…
-
Ekosistem dan Kehidupan Masyarakat Pesisir Kian Terpinggirkan
Semakin besarnya porsi wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang termuat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) berpotensi menimbulkan ancaman terhadap ekosistem pesisir seperti kawasan mangrove, dan ruang hidup masyarakat di kawasan tersebut.
-
SBMI dan Greenpeace Sikapi Kemenko Marves Terkait Penguatan Kebijakan Perlindungan ABK Indonesia
SBMI dan Greenpeace menyambut baik langkah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong percepatan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan. Namun......
-
Pemerintah Didesak Usut Tuntas Penyebab Hilangnya Nyawa ABK Indonesia di Kapal Ikan Berbendera Tiongkok
Kisah tragis hilangnya nyawa Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia terus berulang dan kembali jadi sorotan. Perlakuan dan kondisi kerja buruk di atas kapal diduga menjadi penyebab utama.
-
Presiden Jokowi Jangan Ulangi Kesalahan Orde Baru, Stop Ide Konversi Lahan Gambut Menjadi Sawah
Jakarta, 5 Mei 2020. Usulan Presiden Joko Widodo untuk mengalihfungsikan lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi areal persawahan mendapat dukungan Badan Restorasi Gambut (BRG). Padahal, Kalimantan Tengah merupakan salah satu…
-
Laju Deforestasi Tinggi di Hutan Alam, Presiden Jokowi Harus Evaluasi Kinerja KLHK
Jakarta, 24 April 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis laporan terbaru terkait deforestasi tahun 2019 yang mengklaim tren deforestasi di Indonesia relatif rendah dan stabil. KLHK menyebut deforestasi…
