-
Ekosistem dan Kehidupan Masyarakat Pesisir Kian Terpinggirkan
Semakin besarnya porsi wewenang pemerintah pusat dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seperti yang termuat dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) berpotensi menimbulkan ancaman terhadap ekosistem pesisir seperti kawasan mangrove, dan ruang hidup masyarakat di kawasan tersebut.
-
SBMI dan Greenpeace Sikapi Kemenko Marves Terkait Penguatan Kebijakan Perlindungan ABK Indonesia
SBMI dan Greenpeace menyambut baik langkah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi untuk mendorong percepatan harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan. Namun......
-
Pemerintah Didesak Usut Tuntas Penyebab Hilangnya Nyawa ABK Indonesia di Kapal Ikan Berbendera Tiongkok
Kisah tragis hilangnya nyawa Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia terus berulang dan kembali jadi sorotan. Perlakuan dan kondisi kerja buruk di atas kapal diduga menjadi penyebab utama.
-
Presiden Jokowi Jangan Ulangi Kesalahan Orde Baru, Stop Ide Konversi Lahan Gambut Menjadi Sawah
Jakarta, 5 Mei 2020. Usulan Presiden Joko Widodo untuk mengalihfungsikan lahan gambut di Kalimantan Tengah menjadi areal persawahan mendapat dukungan Badan Restorasi Gambut (BRG). Padahal, Kalimantan Tengah merupakan salah satu…
-
Laju Deforestasi Tinggi di Hutan Alam, Presiden Jokowi Harus Evaluasi Kinerja KLHK
Jakarta, 24 April 2020. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) merilis laporan terbaru terkait deforestasi tahun 2019 yang mengklaim tren deforestasi di Indonesia relatif rendah dan stabil. KLHK menyebut deforestasi…
-
Pengunduran Diri Wilmar International dari Keanggotaan HCSA Menandai Kegagalan Perusahaan dalam Komitmen Mengakhiri Deforestasi
Jakarta, 3 April 2020, Wilmar International, perusahaan minyak kelapa sawit terbesar di dunia, telah mengambil langkah mundur dalam mengimplementasikan komitmennya untuk menghilangkan deforestasi dari rantai pasokan komoditasnya, dengan menyatakan keluar…
-
DPR: Batalkan Pembahasan dan Pengesahan RUU Pertambangan Minerba !
Di tengah pandemik Covid-19 yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Masa Sidang III kali ini, menyatakan akan tetap melakukan pembahasan dan persetujuan terhadap sejumlah RUU (Rancangan Undang-Undang) yang menjadi kontroversi sekaligus mendapat penolakan publik selama ini
-
Segera Tetapkan Darurat Kesehatan Masyarakat!
Negara harus mengumumkan secara gamblang, aksesibel, dan akuntabel tentang seluruh rencana penanggulangan Covid-19 kepada warga. Warga berhak tahu bagaimana Negara akan membawa kita semua keluar dari krisis ini, apa yang akan kita lalui ke depan, berapa lama, dan apa saja dampaknya bagi warga. Keterbukaan informasi itu dapat menumbuhkan dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada Negara.
-
Investigasi Terhadap Pemasok Tuna Global Asal Taiwan Kembali Menguak Tabir Praktik Perikanan Ilegal dan Perbudakan Modern
Pelanggaran hak asasi manusia dan praktik perbudakan masih terjadi di kapal penangkap ikan jarak jauh yang berasal dari Taiwan.
-
SBMI Ungkap Enam Perusahaan Diduga Terkait Eksploitasi Pekerja Migran Indonesia di Kapal Ikan Asing
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengungkap enam perusahaan yang diduga terkait eksploitasi Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia di atas kapal ikan asing, sebuah hasil investigasi bersama yang dilakukan oleh SBMI berkolaborasi dengan Greenpeace Indonesia.
