-
Kabar Baik: Masyarakat Adat Knasaimos Terima SK Pengakuan Wilayah Adat dari Bupati Sorong Selatan
Masyarakat adat Knasaimos menerima pengakuan wilayah adat seluas 97 ribu hektare. Hasil kegigihan dan perjuangan panjang.
-
Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Mahkamah Agung, Serukan Penyelamatan Hutan Adat Papua
Lewat aksi damai ini, masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka.
-
Laporan Koalisi NGO: Lembaga Keuangan Alirkan Triliunan Dolar ke Korporasi yang Berisiko Merusak Lingkungan
Laporan teranyar: lembaga keuangan mengalirkan dana ke korporasi yang berisiko merusak lingkungan.
-
Perjuangan Masyarakat Awyu Pertahankan Hutan Adat dari Perusahaan Sawit: Dikalahkan di Tingkat Banding, Kini Ajukan Kasasi
Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu tak berhenti mencari keadilan demi mempertahankan hutan adatnya dari perusahaan sawit. Hari ini, Kamis, 14 Maret 2024, Hendrikus Woro dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
-
Isu Kesejahteraan dan Lingkungan Jadi Perhatian, Anak Muda Desak Pemerintah Segera Transisi ke Ekonomi Hijau
Tingginya perhatian terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial mendorong mayoritas anak muda Indonesia untuk mendesak pemerintah segera beralih ke ekonomi hijau.
-
Saat Korporasi ‘Pura-pura Buka Data’ Siapa Penerima Cuan Mereka Sesungguhnya
Sudah lima tahun pemerintah memiliki peraturan presiden tentang penerima manfaat atau beneficial owner, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Di satu sisi, ini aturan yang penting untuk mendorong keterbukaan informasi oleh korporasi…
-
Samar dalam Sorot: Isu Lingkungan yang Terlewat dari Debat
Pada panggung debat cawapres yang menghangat kemarin, terdapat sejumlah isu lingkungan krusial yang tampaknya terabaikan dan diberikan porsi diskusi yang minim. Pertukaran gagasan antara para calon wakil presiden, tampaknya melupakan beberapa elemen penting terkait keberlanjutan dan keberagaman ekosistem tanah air tidak mendapat penekanan yang memadai.
-
Debat Cawapres Luput Membahas Akar Masalah Krisis Iklim
Tanggapan Greenpeace Indonesia atas Debat Cawapres
-
Saatnya Sistem Keuangan Berhenti Mendanai Perusakan Lingkungan yang Memperburuk Krisis Iklim
Kita berpacu dengan waktu untuk menghentikan dan memulihkan kerusakan Bumi. Sistem keuangan adalah salah satu sektor yang krusial mesti berubah.
-
Catatan untuk Kejaksaan Agung soal Kasus Korupsi Migor
Kejaksaan Agung melakukan terobosan dalam penegakan hukum kasus korupsi ekspor minyak sawit mentah (CPO) yang melibatkan korporasi. Namun, masih ada sejumlah catatan kritis.
