-
UU KSDAHE, Komitmen Semu untuk Konservasi Alam dan Pelindungan Masyarakat Adat
Tanggapan Greenpeace tentang UU KSDAHE yang bermasalah secara proses dan isi.
-
Petani Kecil Bisa Bebas-Deforestasi dan Mengakses Pasar Global
Petani kecil bisa melakukaan praktik bebas deforestasi. Berkontribusi menjaga hutan dan menahan laju krisis iklim.
-
All Eyes On Papua Menggema
Tidak ada yang menyangkan tagar #AllEyesOnPapua akan bergema sedemikian masifnya.
-
17 Tahun Menyaksikan Perjuangan Orang Knasaimos Menjaga Hutan Adat Papua
Cerita juru kampanye hutan Greenpeace Indonesia tentang pengalamannya menyaksikan perjuangan masyarakat Knasaimos menjaga hutan adat.
-
Kabar Baik: Masyarakat Adat Knasaimos Terima SK Pengakuan Wilayah Adat dari Bupati Sorong Selatan
Masyarakat adat Knasaimos menerima pengakuan wilayah adat seluas 97 ribu hektare. Hasil kegigihan dan perjuangan panjang.
-
Suku Awyu dan Moi Gelar Aksi Damai di Mahkamah Agung, Serukan Penyelamatan Hutan Adat Papua
Lewat aksi damai ini, masyarakat adat suku Awyu dan suku Moi berharap Mahkamah Agung menjatuhkan putusan hukum yang melindungi hutan adat mereka.
-
Laporan Koalisi NGO: Lembaga Keuangan Alirkan Triliunan Dolar ke Korporasi yang Berisiko Merusak Lingkungan
Laporan teranyar: lembaga keuangan mengalirkan dana ke korporasi yang berisiko merusak lingkungan.
-
Perjuangan Masyarakat Awyu Pertahankan Hutan Adat dari Perusahaan Sawit: Dikalahkan di Tingkat Banding, Kini Ajukan Kasasi
Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu tak berhenti mencari keadilan demi mempertahankan hutan adatnya dari perusahaan sawit. Hari ini, Kamis, 14 Maret 2024, Hendrikus Woro dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
-
Isu Kesejahteraan dan Lingkungan Jadi Perhatian, Anak Muda Desak Pemerintah Segera Transisi ke Ekonomi Hijau
Tingginya perhatian terhadap isu lingkungan dan kesejahteraan ekonomi dan sosial mendorong mayoritas anak muda Indonesia untuk mendesak pemerintah segera beralih ke ekonomi hijau.
-
Saat Korporasi ‘Pura-pura Buka Data’ Siapa Penerima Cuan Mereka Sesungguhnya
Sudah lima tahun pemerintah memiliki peraturan presiden tentang penerima manfaat atau beneficial owner, yakni Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Korporasi Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Di satu sisi, ini aturan yang penting untuk mendorong keterbukaan informasi oleh korporasi…
