-
PP Pelindungan ABK Diterbitkan, ABK Penggugat Presiden: “Perjuangan Belum Berakhir!”
Mewakili kedua rekannya, Pukaldi mengungkapkan kegembiraan atas kemenangan kecil dari perjalanan panjangnya memperjuangkan hak dirinya dan ABK lain.
-
Hari Laut Sedunia adalah Tentang Manusia
Saat kamu mendengar kata “konservasi laut”, bayangan apa yang muncul di benak kamu? Apakah paus biru raksasa? Penguin lucu di Antartika? Atau mungkin beberapa ikan yang berenang di terumbu karang?
-
Tuntut Perbaikan Tata Kelola Perekrutan ABK Perikanan, Tiga Mantan ABK Gugat Presiden ke PTUN
Gugatan tersebut berisi tuntutan kepada Presiden RI untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Perikanan.
-
Dorong Perbaikan Pelindungan ABK Perikanan, Puluhan Organisasi Masyarakat Sipil Rancang Peta Jalan Ratifikasi Konvensi ILO 188
Di tengah karut marut tata kelola perekrutan dan penempatan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia untuk bekerja di kapal ikan asing, puluhan ribu anak bangsa yang menjadi ABK terus berada di bawah bayang-bayang ancaman praktik kerja paksa dan perdagangan manusia.
-
Tiga Mantan ABK Indonesia Surati Presiden, Desak Sahkan RPP Pelindungan ABK
Tiga mantan Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang pernah bekerja di kapal penangkap ikan berbendera asing mengirimkan surat Keberatan Administrasi yang ditujukan pada Presiden Joko Widodo.
-
ABK Tereksploitasi, Presiden Melanggar HAM?
SBMI, HRWG dan Greenpeace Indonesia menilai Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara, punya tanggung jawab untuk menghentikan praktik eksploitasi ABK, alih-alih terkesan melakukan pembiaran sehingga turut “berkontribusi” melanggar HAM.
-
Penangkapan Ikan Terukur versi KKP Sarat Masalah
Koalisi NGO untuk Perikanan dan Kelautan Berkelanjutan (KORAL) menolak penerapan sistem kontrak yang tercantum dalam kebijakan Penangkapan Ikan Terukur versi Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)
-
Dinilai Memberi Karpet Merah bagi Korporasi Asing, KORAL Tolak Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur Versi KKP
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berencana untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) dan Permen-KP yang memudahkan kapal-kapal eks-asing dan kapal ikan asing diberi izin atau lisensi termasuk dimigrasikan menjadi kapal ikan berbendera Indonesia, bebas berkeliaran dan mengeruk kekayaan laut Indonesia.
-
Desak Pemerintah Daerah Turut Lindungi Hak ABK, Aktivis Gelar Aksi di Depan Kantor Gubernur Jawa Tengah
Menjelang peringatan Hari Buruh Migran Internasional tanggal 18 Desember, Greenpeace Indonesia, SBMI serta Persatuan BEM BREGAS melakukan aksi di depan kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang.
-
ABK Terjaring Perbudakan, Siapa Pelanggar HAM?
Tahun demi tahun, kabar mengenai ABK Indonesia yang mengalami perbudakan selama bekerja di kapal hingga jenazah ABK dilarung ke laut tanpa persetujuan keluarga mewarnai pemberitaan di media massa. Namun, selalu saja perhatian kita berangsur surut seiring berjalannya waktu.
