- 
		
		
Coklat untuk Ibu dan Perizinan Satu Pintu
Selama 1,5 tahun terakhir saya banyak berjumpa AKP migran untuk pekerjaan saya di kampanye laut Greenpeace, tapi baru kali ini saya bertemu dengan awak kapal seperti Widayanto, pemuda 28 tahun asal Tegal, Jawa Tengah.
 - 
		
		
Greenpeace Indonesia lakukan audit merek pertama di Mataram, dorong tanggung jawab produsen terhadap sampah plastik
Kegiatan audit merek sampah kemasan plastik di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, sebagai upaya untuk mendorong tanggung jawab produsen secara luas (EPR, Extended Producer Responsibility) terkait manajemen pembuangan produk pasca-konsumsi.
 - 
		
		
Tim Advokasi ABK Indonesia Layangkan Uji Materiil Permenhub ke Mahkamah Agung
Tim Advokasi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia melayangkan gugatan uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 59 Tahun 2021, khususnya Pasal 93 ayat 1 huruf b, ke Mahkamah Agung pada Kamis, 13 Oktober 2022.
 - 
		
		
Di Tengah Krisis Kepercayaan Publik, Polri Didesak Bereskan Kasus-Kasus TPPO Pekerja Migran
Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mencatat, sejak 2014 hingga 2022, ada sebanyak 19 kasus dugaan TPPO dengan jumlah korban 83 orang yang dilaporkan SBMI ke kepolisian yang sampai saat ini belum rampung.
 - 
		
		
Apakah Produk Tuna Kaleng Benar-Benar Bisa Dipercaya?
Beberapa tahun terakhir, semakin banyak laporan mengungkap bagaimana para pekerja di kapal penangkap ikan jarak jauh diperlakukan.
 - 
		
		
10.925 ABK Indonesia di Kapal Ikan Taiwan Bekerja di Bawah Ancaman Kerja Paksa
Di tahun 2022 ada sebanyak 10.925 anak buah kapal (ABK) migran asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal penangkap ikan berbendera ataupun milik Taiwan, berdasarkan catatan Badan Perikanan Taiwan.
 - 
		
		
Menjelajah Pulau Tunda, Serpihan Mutiara di Utara Pulau Jawa
“Pulau Tunda adalah serpihan mutiara.” Nama Pulau Tunda boleh jadi tidak sepopuler pulau-pulau kecil lain di perairan utara Jakarta, namun di sana kita dapat menyaksikan bagaimana manusia dan ekosistem laut saling menghidupi.
 - 
		
		
Perjalanan Panjang Masyarakat Sangihe Melawan Tambang
Masyarakat Sangihe menolak dengan tegas adanya kegiatan pertambangan. Mereka membentuk koalisi Save Sangihe Island dan konsisten menggelar aksi damai, serta menggugat izin kontrak karya PT TMS lewat Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (PTUN).
 













