-
Menteri LHK Harus Menindaklanjuti Pelanggaran Hukum Lingkungan Hidup Perusahaan Sawit di Papua
Penyelidik Greenpeace Indonesia hari ini menghadirkan bukti baru bahwa sebuah perusahaan kelapa sawit di provinsi Papua melanjutkan pembukaan hutan dan operasi lainnya yang bertentangan dengan perintah Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya dan pejabat investasi lokal
-
Membuka Tabir Korporasi
Setelah empat tahun aturan pengungkapan pemilik manfaat korporasi, akhirnya pada 1 Juli 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham) membuka informasi pemilik manfaat korporasi ke publik di laman resmi Dirjen Administrasi Hukum Umum.
-
Masyarakat Sipil Menggugat Menteri Perdagangan dan Jokowi atas Kegagalan Negara Menjamin Pasokan dan Stabilisasi Harga Minyak Goreng
Tim Advokasi Kebutuhan Pokok Rakyat mengajukan gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atas polemik minyak goreng yang terjadi saat ini. Gugatan ini ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Perdagangan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.
-
Putusan PTUN Jayapura, Langkah Awal Perlindungan Hutan Alam Papua
Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura menolak gugatan dua perusahaan sawit, PT Anugerah Sakti Internusa dan PT Persada Utama Agromulia terkait keputusan Bupati Sorong Selatan.
-
Memberi Makan Industri Ternak Eropa Sambil Merusak Alam: Alasan Greenpeace Menghadang Kapal Pembawa Kedelai Brasil ke Belanda
Relawan Greenpeace dari enam belas negara dan pemimpin adat dari Brasil ikut serta dalam protes damai yang dilakukan oleh Greenpeace Belanda di gerbang laut di IJmuiden, Amsterdam. Aktivis dari seluruh Eropa menghadang kapal besar yang tiba dengan 60 juta kilo kedelai dari Brasil.
-
Polemik Minyak Goreng: Segera Evaluasi Menyeluruh Industri Sawit dari Hulu hingga Hilir
Pada akhir tahun 2021 lalu telah terjadi kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng di Indonesia. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir CPO terbesar di dunia, namun sayangnya tidak berdaulat dalam mencukupi kebutuhan domestik CPO sebagai bahan baku minyak goreng.
-
Ketika Represifitas menjadi Senjata terhadap Masyarakat
Konflik agraria antara rakyat dan investasi bukanlah barang baru di Indonesia. Entah proyek investasi itu milik swasta atau pemerintah, negara kerap hadir dalam bentuk represifitas aparat terhadap masyarakat terlibat.
-
Lindungi Hutan dan Masyarakat Adat: Cabut Izin PT Permata Nusa Mandiri
PERNYATAAN BERSAMA Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil untuk Keadilan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan di Tanah Papua
-
Pencabutan Izin Oleh Presiden Menciptakan Ketidakpastian Hukum, Pembukaan Lahan Merajalela di Jayapura
Peninjauan izin lahan oleh pemerintah Indonesia yang setengah hati telah menciptakan insentif buruk bagi perusahaan yang putus asa untuk mempertahankan cadangan lahan yang tidak aktif
-
