-
Pengiriman Kayu Ilegal Papua Terbongkar, Namun Masih Banyak yang Belum Terungkap
Perlu dikaji ulang untuk memperkuat kembali fungsi pengawasan oleh dinas kehutanan di tingkat kabupaten sehingga bisa menjangkau wilayah yang lebih terpencil.
-
Peruntukan Pengelolaan Dana Sawit Untuk Subsidi Biofuel Tidak Tepat
Dana tersebut seharusnya fokus digunakan untuk penelitian, pengembangan dan peremajaan supaya bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas perkebunan sawit yang sudah ada, sehingga tidak perlu ada lagi pembukaan lahan sawit di lahan gambut atau di kawasan hutan.
-
Inpres Moratorium Izin Perkebunan Sawit Harus Memuat Dua Hal Ini
Tentunya izin yang bermasalah harus dicabut, dan kawasan hutan harus dilindungi. Areal kawasan pangan yang semakin berkurang menjadi ancaman nyata bagi ketahanan pangan negara ini. Tentu kita tidak menginginkan kejadian luar biasa gizi buruk seperti di Asmat terjadi di wilayah lainnya.
-
Hutan Indonesia Masih dalam Ancaman Industri Kelapa Sawit
Industri minyak sawit merupakan penyebab utama deforestasi di Indonesia. Tiga tahun setelah sejumlah pedagang minyak sawit terbesar di dunia mengadopsi kebijakan ‘nol deforestasi’, Greenpeace International memeriksa 11 pedagang untuk melihat berapa banyak kemajuan yang telah mereka lakukan.
-
Presiden Jokowi Seharusnya Menyadari Deforestasi Masih Terjadi di Bisnis Sawit
Jakarta, 16 November 2017. Greenpeace Indonesia menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo dalam forum Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 40 Tahun Kerja Sama Kemitraan ASEAN-Uni Eropa di Manila, Filipina, Selasa (14/11) lalu. Sebab apa yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) masuk akal, yakni meminta agar produk sawit yang masuk ke wilayahnya diproduksi dengan cara yang memerhatikan…
-
Keberlangsungan Hidup Spesies Baru Orangutan Terancam
Jakarta, 3 November 2017. Peneliti mengumumkan penemuan sebuah spesies baru orangutan di Sumatera Utara. Orangutan Tapanuli (Pongo tapanuliensis) [1] adalah sebuah tambahan spesies baru di kelompok kecil ‘great apes’ dalam kurun waktu satu abad terakhir, bergabung bersama orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, manusia, gorila, bonobo, dan simpanse. [1]
-
RAPP Harus Taat Aturan Agar Bencana Asap Tak Terulang Kembali
Jakarta, 24 Oktober 2017. Greenpeace Indonesia menyayangkan sikap PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) yang tidak menaati peraturan yang ditetapkan pemerintah untuk melindungi lahan gambut [1]. Padahal aturan tersebut ada untuk mencegah bencana ekologis tahunan. Hingga kini, menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, perusahaan masih menjalankan kegiatan operasionalnya. [2]
-
Keterbukaan Informasi Publik Masih Sekadar Wacana
Jakarta, 27 September 2017. Janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mewujudkan pemerintahan yang terbuka masih belum terealisasi. Pernyataan Jokowi dalam situs opengovindonesia.org yakni ‘Kami akan membuat pemerintahan selalu hadir dengan tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya’ tidak sesuai dengan fakta yang terjadi. Produk hukum yakni Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan…
-
Tidak Ada Konsistensi Dalam Melindungi Gambut
JAKARTA, 25 September 2017. Seiring dengan berlangsungnya pertemuan tahunan Satuan Tugas Hutan dan Iklim Gubernur (GCF) di Kalimantan, Greenpeace Indonesia ingin mengingatkan pemerintah pusat dan daerah untuk memegang teguh komitmen-komitmen mengatasi deforestasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat internasional dan mengimplementasikannya di lapangan dengan benar.
-
Mencegah dan Memadamkan Demi Hutan Tanpa Api
Masih jelas di ingatan kita krisis kebakaran hutan tahun 2015 - krisis terparah yang pernah terjadi di Indonesia bahkan dunia dalam konteks emisi dan perubahan iklim. Bencana telah membakar sekitar 2,6 juta hektar hutan dan lahan gambut, di Indonesia, khususnya Sumatera dan Kalimantan yang menyebabkan 103.000 jiwa alami kematian dini, dan meningkatkan risiko kepunahan Orangutan…
