-
UU KSDAHE, Komitmen Semu untuk Konservasi Alam dan Pelindungan Masyarakat Adat
Tanggapan Greenpeace tentang UU KSDAHE yang bermasalah secara proses dan isi.
-
Mengenal Gugatan SLAPP Energy Transfer, dan Mengapa Itu Berbahaya
Dalam beberapa tahun terakhir, Gugatan Strategis Terhadap Partisipasi Publik (SLAPP) telah digunakan oleh perusahaan-perusahaan dengan tujuan menekan kebebasan berpendapat dan membatasi kebebasan masyarakat.
-
ULAMA DAN PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA: INTEGRASI ISU PERUBAHAN IKLIM DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM
Di era yang penuh dengan tantangan lingkungan yang tiada duanya, dan seruan mendesak untuk melakukan upaya terpadu dalam memerangi perubahan iklim, peran penting pendidikan dalam membentuk masa depan planet kita semakin mengemuka.
-
Teruntuk Korporasi, Bumi Bukan Tempat Sampah Plastik Sekali Pakai
Sejumlah aktivis Greenpeace telah mendesak Unilever untuk mengurangi sampah plastik dengan aksi mengembalikan sampah plastik ke produsen, dan ditempelkan pada logo U raksasa di depan Graha Unilever.
-
Industri Pertambangan Bawa Dampak Sosial dan Lingkungan Negatif, Greenpeace dan Celios Dorong Prabowo-Gibran Beralih ke Ekonomi Hijau
Industri pertambangan yang digadang sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia ternyata belum mampu menciptakan efek positif terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di desa sekitar
-
-
Masuk Daftar Dirty 30, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil Ucapkan Selamat ke Adaro
Belum lama ini, analisis Dirty 30 oleh Toxic Bond Initiative menempatkan Adaro Energy Indonesia sebagai salah satu penerbit obligasi terkotor sedunia, bersama jajaran perusahaan bahan bakar fosil raksasa lainnya, seperti Exxon dan Shell. Adaro memiliki obligasi sebesar US$750 juta yang akan jatuh tempo di bulan Oktober tahun ini.
-
Hukum Para Pemilik Kapal, Perketat Pengawasan di Pelabuhan, Ratifikasi ILO K-188
Greenpeace Indonesia mengapresiasi keberanian dan langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang berhasil menangkap kapal ikan Indonesia yang diduga melakukan praktik patgulipat dengan kapal ikan asing berupa alih muatan (transhipment) ikan ilegal di laut, penyelundupan bahan bakar minyak (BBM), dan perbudakan terhadap awak kapal perikanan.
-
Warga Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Menang,MK Menolak Gugatan PT Gema Kreasi Perdana untuk Merevisi UU PWP3K
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak Uji Materi (Judicial Review) Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K) No. 27 tahun 2007 jo No. 1 Tahun 2014, yang terdaftar dalam perkara Nomor 35/PUU-XXI/2023.
-
Perjuangan Masyarakat Awyu Pertahankan Hutan Adat dari Perusahaan Sawit: Dikalahkan di Tingkat Banding, Kini Ajukan Kasasi
Pejuang lingkungan hidup dari suku Awyu tak berhenti mencari keadilan demi mempertahankan hutan adatnya dari perusahaan sawit. Hari ini, Kamis, 14 Maret 2024, Hendrikus Woro dan kuasa hukumnya mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
